Oleh: Ardin/ Aktivis Muda Pulau Taliabu
Persoalan infrastruktur di Kabupaten Pulau Taliabu bukanlah cerita baru. Dari jalan yang rusak, proyek yang terhenti, hingga pekerjaan yang tidak memberi dampak nyata bagi masyarakat, semuanya terus berulang dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya tanpa koreksi mendasar.
Kondisi ini menuntut keberanian pemimpin daerah untuk melihat masalah secara jujur. Jika kegagalan terjadi berulang dan bersifat sistemik, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya proyeknya, tetapi institusi teknis yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaannya, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Dalam konteks ini, Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Widya Lufitalia Mus, berada pada posisi penentu. Keputusan mempertahankan atau mengevaluasi pejabat strategis akan menjadi cerminan apakah kepentingan rakyat benar-benar ditempatkan di atas kepentingan politik dan jabatan.
Pengalaman menunjukkan, dari periode sebelumnya hingga masa pemerintahan saat ini, pola kegagalan infrastruktur nyaris tidak berubah. Proyek mandek, kualitas pekerjaan dipertanyakan, dan dampaknya selalu kembali dirasakan oleh masyarakat. Ini mengindikasikan adanya persoalan serius dalam tata kelola Dinas PUPR.
Lebih memprihatinkan, kinerja pimpinan Dinas PUPR kerap diwarnai pernyataan publik yang tidak sejalan dengan realitas lapangan. Janji, narasi optimisme, dan klaim progresif sering terdengar, namun realisasi konkret sulit ditemukan. Banyak bicara tanpa kemampuan teknis yang memadai hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat.
Jabatan Kepala Dinas PUPR bukanlah ruang kompromi politik. Posisi ini menuntut kapasitas teknis, integritas, dan keberanian mengambil keputusan. Ketika jabatan dipertahankan bukan karena kinerja, melainkan karena kepentingan tertentu, maka rakyatlah yang menjadi korban.
Karena itu, desakan agar dilakukan evaluasi dan penggantian Kepala Dinas PUPR harus dipahami sebagai kebutuhan struktural, bukan serangan personal. Pergantian pejabat yang tidak berkinerja adalah langkah wajar dalam sistem pemerintahan yang sehat dan bertanggung jawab.
Keberanian Bupati Sashabila Mus untuk mengambil keputusan tegas akan menjadi ujian nyata komitmen kepemimpinan. Pulau Taliabu tidak kekurangan potensi dan sumber daya manusia. Yang dibutuhkan adalah keberanian menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana namun mendasar, jabatan atau rakyat? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah pembangunan Pulau Taliabu ke depan, sekaligus menjadi penilaian publik terhadap kepemimpinan Bupati saat ini.
Penulis : Ardin
