Editorial Redaksi – Terhentinya pembangunan Jembatan Fangahu di pusat ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu bukan sekadar kabar keterlambatan proyek. Peristiwa ini menjadi cermin buram tata kelola pembangunan daerah yang kembali dipertanyakan publik.
Alasan krisis material batu split untuk proyek bernilai miliaran rupiah sulit diterima nalar sehat. Ketersediaan material utama semestinya telah dipastikan sejak tahap perencanaan, bukan justru menjadi dalih penghentian pekerjaan di tengah jalan.
Kondisi ini menghidupkan kembali memori lama tentang Pulau Taliabu sebagai daerah dengan pembangunan yang kerap “jalan di tempat”. Adendum berulang, proyek molor, hingga pekerjaan mangkrak seolah menjadi pola yang diwariskan dari satu periode ke periode berikutnya.
Ironisnya, proyek yang tersendat ini berada di jantung ibu kota kabupaten, wilayah yang seharusnya paling mudah dijangkau, diawasi, dan dikendalikan oleh pemerintah daerah. Jika di pusat pemerintahan saja pengelolaan proyek tidak berjalan optimal, publik berhak bertanya tentang nasib pembangunan di wilayah pinggiran dan pelosok.
Daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan memiliki tantangan lebih berat, akses terbatas, distribusi material mahal, dan pengawasan yang lemah. Tanpa perencanaan matang, proyek di wilayah tersebut berpotensi lebih mudah terhenti, molor, bahkan ditinggalkan.
Masalah ini tidak dapat terus dianggap sebagai persoalan teknis kontraktor semata. Lemahnya perencanaan, ketergantungan pada adendum, serta minimnya mitigasi risiko menunjukkan persoalan sistemik dalam tata kelola pembangunan daerah.
Situasi tersebut juga membuka ruang pertanyaan lain yang tak kalah serius, apakah pola ini akan kembali berujung pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI? Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa proyek tersendat dan adendum berulang kerap menjadi catatan kritis dalam pemeriksaan keuangan negara.
Di titik inilah, pembangunan Jembatan Fangahu menjadi pekerjaan rumah besar bagi Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus. Publik menunggu keberanian untuk memutus rantai kebiasaan lama, memperbaiki kualitas perencanaan, serta memastikan proyek publik berjalan tepat waktu dan tepat manfaat.
Tulisan ini bukan vonis, melainkan peringatan keras. Bahwa pembangunan daerah tidak boleh lagi dijalankan dengan pola coba-coba, apalagi membiarkan proyek strategis berhenti tanpa kepastian. Jika tidak ada perubahan nyata, pertanyaan dalam judul tulisan ini akan menemukan jawabannya sendiri, dan itu bukan kabar baik bagi masa depan Pulau Taliabu.
Penulis : Lidik
