Ternate, Detikharianpos.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate menyoroti buruknya pelayanan kesehatan Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate Maluku Utara.
Sorotan itu mencuat setelah seorang warga Tafamutu, Kecamatan Pulau Moti, Mahmud Harun, meninggal dunia di Puskesmas Perawatan Moti pada Rabu malam, 5 Agustus 2026.
Pasien disebut sempat menunggu hampir 11 jam untuk mendapatkan jemputan ambulans laut untuk dirujuk ke Rumah Sakit. Bagi HMI peristiwa tersebut bukan sekedar persoalan keterlambatan armada, melainkan menjadi tanda adanya persoalan serius dalam sistem pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan
Direktur Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam (LKMI) HMI Cabang Ternate, Safril Ismail, meminta agar Pemkot Ternate segera mengevaluasi sistem pelayanan kesehatan, khususnya mekanisme rujukan bagi masyarakat di Pulau Moti, Hiri, dan Batang Dua,
Menurut Safril, ukuran keberhasilan pelayanan publik adalah sejauh mana sistem tersebut mampuh bekerja cepat ketika masyarakat menghadapi kondisi darurat. Pemerintah tidak cukup dengan hanya memastikan ambulans laut tersedia atau prosedur rujukan telah dibuat.
Peristiwa ini kata dia, bukan sekedar persolan keterlambatan armada ambulans melainkan ini berkaitan dengan nyawa manusia, kalau seorang warga harus menunggu berjam-jam untuk dirujuk hingga akhirnya meninggal, maka pemerintah harus memberi kejelasan dimana sistem itu gagal.”
“Jangan hanya sibuk menunjukan ambulans laut ada dan prosedur rujukan sudah dibuat.
Pertanyaanya, ketika warga membutuhkan pertolongan apakah sistem itu benar-benar bekerja?” Tegas safril dalam rilis yang diterima media ini Kamis (27/08/2026)
Safril menilai evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pelayanan di puskesmas, proses rujukan, komunikasi antar-fasilitas kesehatan, kesiapan petugas dan armada, hingga waktu respons dan perjalanan menuju rumah sakit rujukan.
“Kalau prpsedurnya ada tetapo responsnya lambat itu berarti ada masalah dalam implementasi. Tapi kalau armada ada lalu tidak siap pada saat dibutuhkan, berarti manajemen nya bermasalah. Jangan semua persoalan kemudian ditutupi dengan persoalan geofrafis” katanya
Sementara itu safril juga menegaskan, kondisi geografis Kota Ternate sebagai wilayah kepulauan bukan lagi persoalan yang baru diketahui pemerintah. Karena itu, kebutuhan transportasi laut dan karakteristik wilayah semestinya sudah menjadi bagian dari desain sistem pelayanan kesehatan.
“Laut bukan alasan yang baru bagi pemerintah hari ini. Pemerintah tahu moti itu pulau justru karena itu, sistem pelayanan harus dibuat lebih siap. Jangan sampai masyarakat yang menanggung kelemahan dari sistem tersebut” Tegasnya
HMI juga meminta kasus tersebut tidak hanya berhenti pada ucapan belasungkawa. Menurut dia, keluarga korban dan masyarakat berhak memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai rangkaian kejadian yang menyebabkan keterlambatan dalam rujukan pasien.
“Masyarakat kepulauan memiliki hal yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan, warga moti bukan warga kelas dua. Mereka juga bagian dari Kota Ternate dan memiliki hak yang sama mendapatkan pertolongan ketika dalam kondisi darurat” Tegas Safril
Atas kejadian tersebut HMI Cabang Ternate, mendesak Pemkot Ternate melalui dinas kesehatan untuk membuka kronologi meninggalnya warga moti dengan transparan.
Pemerintah diminta menjelaskan secara rinci waktu pasien dinyatakan membutuhkan rujukan, waktu permintaan ambulans dilakukan, proses koordinasi antarfasilitas kesehatan, hingga alasan terjadinya keterlamabatan.
Selaim itu HMI juga meminta Pemkot Ternate melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rujukan kesehatan di wilayah kepulauan. Evaluasi tidak boleh hanya menyasar ambulans laut, tapi juga mekanisme koordinasi, waktu respons, kesiapam petugas, dan kesiapan armada.
Tak hanya itu, pemerintah didesak membuka standar atau target waktu respons pelayanan ambulans laut kepada publik. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui standar pelayanan yang seharusnya diterima dan pemerintah dapat dimintai pertenggungjawaban apabila standar tersebut tidak terpenuhi.
HMI turut mendorong adanya mekanisme pengawasan serta evaluasi berkala terhadap pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan. Evaluasi, kata Safril, jangan baru dilakukan ketika muncul korban.
“Kami meminta Pemkot Ternate jangan defensif terhadap kritik. Anggap kasus ini sebagai alarm. Pemerintah harus menjelaskan, mengevaluasi, dan memperbaiki. Jangan sampai setelah kasus ini reda, semua kembali seperti biasa. Pemerintah harus hadir dalam sistem yang bekerja yang dibutukan bukan janji, seremoni atau sekedar laporan keberhasilan.” Tegasnya. (Jul)
