Ternate, Detikharianpos.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ternate menyerukan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) di Maluku Utara melalui pernyataan sikap yang mengangkat tema “Turunkan Harga BBM atau Maluku Utara Referendum”. Seruan tersebut merupakan bentuk kritik terhadap tingginya biaya hidup yang dinilai masih membebani masyarakat di tengah melimpahnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki daerah.
Dalam pernyataan yang beredar, HMI menegaskan bahwa Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui sektor pertambangan, perikanan, dan berbagai sumber daya alam lainnya.
Namun, menurut mereka, manfaat dari kekayaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
HMI menilai tingginya harga BBM menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan biaya hidup. Harga energi yang mahal berdampak langsung pada meningkatnya ongkos transportasi dan distribusi barang, yang kemudian berujung pada naiknya harga kebutuhan pokok di pasar.
Kondisi tersebut, menurut HMI, paling dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terpencil yang sangat bergantung pada transportasi laut maupun darat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Maluku Utara bukan daerah miskin. Daerah ini menyumbang triliunan rupiah bagi perekonomian nasional, namun masyarakat masih harus menghadapi tingginya biaya hidup akibat mahalnya harga BBM dan kebutuhan pokok,” demikian substansi pernyataan yang disampaikan HMI.
Mereka juga menyoroti adanya ketimpangan antara besarnya kontribusi Maluku Utara terhadap negara dengan manfaat pembangunan yang diterima masyarakat.
Menurut HMI, pertumbuhan ekonomi yang tinggi seharusnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan rakyat secara nyata.
HMI menegaskan bahwa tuntutan penurunan harga BBM bukan sekadar tuntutan politik, melainkan aspirasi yang dianggap rasional dan konstitusional. Organisasi tersebut menilai pemerintah memiliki kewajiban menghadirkan keadilan ekonomi bagi daerah penghasil sumber daya alam, termasuk Maluku Utara.
Tujuh Tuntutan Rakyat Maluku Utara
Sebagai bentuk perjuangan terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, HMI Cabang Ternate menyampaikan tujuh tuntutan utama, yaitu:
-Mengungkap dan menangkap jaringan mafia BBM di Maluku Utara.
-Menurunkan harga bahan pokok yang terus mengalami kenaikan.
-Mewujudkan keadilan fiskal bagi Maluku Utara sebagai daerah penghasil sumber daya alam.
Mengungkap dan menangkap aktor intelektual kasus pembunuhan berantai di Hutan Halmahera.
-Menolak operasional PT Ormat Geothermal di Kabupaten Halmahera Barat.
-Menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, termasuk kasus yang menimpa Ibu Ida di Halmahera Utara.
-Menangkap pelaku perjudian kupon putih atau undian putar (UP) yang masih marak di Maluku Utara.
-Selain tujuh tuntutan tersebut, HMI juga mengangkat sejumlah isu turunan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.
Isu tersebut meliputi penolakan terhadap pengesahan UU Polri, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta tuntutan penegakan keadilan dalam kasus Andri Yunus yang disebut sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.
Dorong Keadilan Ekonomi dan Sosial
HMI menegaskan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial, ekonomi, hukum, dan politik yang berkembang di Maluku Utara.
Organisasi mahasiswa tersebut berharap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang dinilai berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Menurut HMI, pembangunan dan investasi yang masuk ke Maluku Utara harus mampu memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Mereka menilai kehadiran negara tidak hanya diukur dari besarnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
