Editorial Redaksi – Terhentinya pembangunan Jembatan Fangahu menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Bupati Pulau Taliabu, Sashabila Mus. Proyek strategis bernilai miliaran rupiah yang berhenti di jantung ibu kota kabupaten menimbulkan pertanyaan tajam, sejauh mana komitmen dan kendali kepala daerah dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan?
Jembatan Fangahu bukan proyek biasa. Ia berada di pusat pemerintahan, menjadi wajah pembangunan daerah, sekaligus simbol kemampuan pemerintah mengelola infrastruktur dasar. Ketika proyek sepenting ini justru terhenti, publik berhak mempertanyakan kualitas perencanaan dan pengawasan sejak tahap awal.
Alasan keterbatasan material yang kemudian disampaikan tidak dapat diterima begitu saja. Ketersediaan material utama merupakan variabel mendasar yang seharusnya telah dipastikan sebelum kontrak diteken dan anggaran dicairkan. Fakta bahwa pekerjaan terhenti karena persoalan tersebut menunjukkan adanya kelemahan serius dalam perencanaan teknis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sorotan juga patut diarahkan kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pulau Taliabu, Endro Sudarmono. Sebagai pimpinan perangkat daerah yang bertanggung jawab atas infrastruktur, kinerjanya layak dipertanyakan. Di mana fungsi perencanaan, pengendalian, dan mitigasi risiko dijalankan jika persoalan mendasar baru muncul di tengah pelaksanaan?
Lebih mengkhawatirkan, terhentinya pekerjaan kemudian diikuti dengan pengajuan adendum. Pola ini bukan hal baru dalam praktik pembangunan daerah. Adendum yang berulang sering kali menjadi penanda lemahnya perencanaan awal dan minimnya disiplin dalam manajemen proyek, sekaligus membuka ruang ketidakpastian penyelesaian.
Ironi kian terasa karena proyek ini berada di jantung ibu kota kabupaten. Wilayah yang seharusnya paling siap secara logistik dan paling mudah diawasi justru tidak luput dari persoalan serius. Jika di pusat pemerintahan saja proyek dapat terhenti dan masuk adendum, bagaimana nasib proyek-proyek di wilayah pinggiran yang jauh dari akses dan pengawasan?
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran publik akan terulangnya pola lama pembangunan Pulau Taliabu yang kerap disebut “jalan di tempat”. Proyek berjalan, lalu terhenti, diperpanjang melalui adendum, tanpa kepastian manfaat tepat waktu bagi masyarakat.
Dalam konteks ini, publik menanti sikap Bupati Sashabila Mus. Apakah kepala daerah akan memilih diam dan membiarkan persoalan ini berlalu sebagai rutinitas administratif, atau justru mengambil langkah tegas untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dan membenahi tata kelola pembangunan secara menyeluruh?
Negeri yang kerap disebut-sebut sangat dicintai tentu tidak cukup dirawat dengan narasi dan janji. Ia membutuhkan kepemimpinan yang berani bersikap, memastikan setiap proyek publik direncanakan dengan matang, diawasi dengan ketat, dan diselesaikan tanpa bergantung pada adendum berulang.
Editorial ini bukan tudingan personal, melainkan peringatan institusional. Pekerjaan yang terhenti, adendum yang menjadi kebiasaan, serta perencanaan yang lemah berpotensi kembali menjadi catatan kritis dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Jembatan Fangahu kini menjadi cermin. Apakah Pulau Taliabu akan terus berputar dalam lingkaran pembangunan yang terhenti dan bergantung pada adendum, atau mulai melangkah menuju tata kelola yang disiplin, tegas, dan benar-benar berpihak pada kepentingan publik. Jawaban atas pertanyaan itu sepenuhnya berada di tangan pemimpin daerah hari ini.
