Editorial, Detikharianpos.com – Penanganan kasus dugaan korupsi proyek jalan rabat beton ruas Nggele–Lede di Kabupaten Pulau Taliabu kembali menempatkan Polda Maluku Utara (Malut) dalam sorotan publik. Perkara bernilai lebih dari Rp16 miliar itu hingga kini belum menunjukkan kepastian hukum yang jelas, meski telah berjalan dalam waktu yang tidak singkat.
Kondisi ini kembali memunculkan pertanyaan serius di ruang publik, apakah penanganan perkara bernilai miliaran rupiah yang ditangani Polda Maluku Utara memang kerap berakhir berlarut hingga bertahun-tahun tanpa kepastian hukum yang tegas?
Pertanyaan tersebut menguat karena dalam kasus lain yang pernah ditangani, publik juga menilai proses hukum berjalan panjang dan cukup lama. Hal ini menimbulkan persepsi adanya pola penanganan perkara yang tidak efektif dari sisi waktu penyelesaian.
Pada kasus jalan rabat beton Nggele – Lede, dampaknya tidak hanya berada pada ranah hukum. Status perkara yang masih dalam tahap penyidikan membuat pemerintah daerah tidak dapat melanjutkan proyek, sehingga pembangunan infrastruktur ikut terhenti.
Akibatnya, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan. Infrastruktur yang diharapkan menunjang aktivitas ekonomi dan konektivitas justru tertunda tanpa kepastian kapan akan kembali dilanjutkan.
DPRD Kabupaten Pulau Taliabu telah menyuarakan keprihatinan atas kondisi ini. Lambannya kepastian penanganan perkara dinilai berpotensi menghambat pembangunan daerah secara lebih luas, bukan hanya pada satu proyek saja.
Penegakan hukum tentu harus berjalan independen dan berbasis bukti, namun prinsip kepastian hukum tidak dapat diabaikan. Proses yang terlalu lama tanpa kejelasan hasil dapat menimbulkan dampak sistemik terhadap kebijakan pembangunan daerah.
Polda Maluku Utara dituntut untuk memastikan setiap penanganan perkara, khususnya yang berdampak langsung pada kepentingan publik, memiliki arah yang jelas dan terukur, baik melalui penetapan status hukum, pelimpahan perkara, maupun penghentian jika tidak ditemukan cukup bukti.
Tanpa kepastian tersebut, kekhawatiran publik bahwa kasus-kasus besar akan terus berlarut bukanlah sesuatu yang mudah dihindari. Pada titik ini, yang dipertaruhkan bukan hanya proses hukum, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum di daerah.
Penulis : Red
