Tidore, Detikharianpos.com – Di tengah euforia Piala Dunia yang menyita perhatian masyarakat, muncul persoalan yang dinilai jauh lebih menyentuh kehidupan rakyat.
Wacana mengenai kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Tidore Kepulauan menjadi perhatian publik dan memicu keresahan di kalangan pegawai.
Informasi yang berkembang menyebutkan adanya pernyataan yang mengindikasikan kemungkinan dilakukan PHK terhadap ribuan PPPK sebagai dampak kebijakan efisiensi anggaran.
Wacana tersebut memicu reaksi dari para pegawai yang khawatir terhadap kepastian status pekerjaan dan masa depan keluarga mereka.
Sebagai bentuk penyampaian aspirasi, para pegawai PPPK mendatangi Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan.
Mereka meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kebijakan yang akan diambil, sekaligus memastikan hak-hak pegawai tetap terlindungi.
Dalam aksi tersebut, para pegawai menyatakan akan mempertimbangkan langkah mogok kerja dan memboikot aktivitas perkantoran apabila aspirasi mereka tidak mendapat respons serius dari pemerintah daerah.
Mereka berharap setiap kebijakan yang diambil tetap mengedepankan rasa keadilan dan tidak mengorbankan masyarakat kecil.
Pegiat politik warga Ali Akbar Muhammad menilai bahwa apabila benar terdapat rencana PHK terhadap ribuan PPPK, pemerintah daerah harus mengedepankan dialog dan mencari solusi terbaik tanpa mengorbankan para pegawai.
Menurut Ali Akbar Muhammad, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan mata pencaharian ribuan pegawai yang selama ini telah mengabdi kepada masyarakat.
“PPPK bukan sekadar angka dalam postur anggaran, tetapi mereka adalah tulang punggung keluarga, Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang akan ditimbulkan.
Pemerintah daerah sebaiknya memperjuangkan persoalan ini kepada pemerintah pusat agar tidak ada pegawai yang menjadi korban,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap kritis dalam mengawal setiap kebijakan pemerintah. Menurutnya, perhatian publik tidak boleh hanya tersita oleh euforia Piala Dunia, sementara persoalan yang menyangkut kesejahteraan rakyat justru terabaikan.
Sementara itu, masyarakat berharap pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat duduk bersama mencari solusi terbaik sehingga kebijakan efisiensi anggaran tidak berdampak pada hilangnya pekerjaan ribuan PPPK.
Dialog yang terbuka dan transparan dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pelayanan publik sekaligus memberikan kepastian bagi para pegawai.
