Haltim, detikharianpos.com – Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia Halmahera Timur (SeOPMI HALTIM) menanggapi klarifikasi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur terkait alokasi dana hibah sebesar Rp2,1 miliar kepada program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dan Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut).
SeOPMI HALTIM menilai, penjelasan mengenai diperbolehkannya pemberian hibah berdasarkan ketentuan administratif Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum sepenuhnya menjawab substansi persoalan yang menjadi perhatian publik.
Menurut SeOPMI HALTIM, pengelolaan keuangan daerah tidak cukup hanya diukur dari aspek legalitas administratif. Pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan urgensi, efektivitas, akuntabilitas, kemampuan fiskal, serta keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat.
Ketua Umum SeOPMI HALTIM, Asyadi S. Ladjim, mengingatkan BPKAD agar turut mempertimbangkan pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, yang disampaikan pada 11 Mei 2026 di Gedung Kemendagri, Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK mengingatkan kepala daerah agar tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) maupun dana hibah kepada instansi vertikal di daerah, mengingat instansi tersebut telah memiliki sumber pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Peringatan tersebut juga menyinggung potensi konflik kepentingan apabila pemberian dana kepada aparat penegak hukum dikaitkan dengan harapan agar tidak dilakukan pendalaman maupun investigasi terhadap persoalan tertentu.
SeOPMI HALTIM menilai peringatan tersebut perlu menjadi pertimbangan serius pemerintah daerah, terlebih ketika kondisi fiskal daerah menghadapi keterbatasan anggaran dan tantangan akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Tiga Persoalan Mendasar yang Disoroti
SeOPMI HALTIM mengemukakan tiga persoalan mendasar yang perlu dijelaskan BPKAD terkait kebijakan pemberian hibah tersebut.
Pertama, instansi vertikal telah memiliki sumber pembiayaan dari APBN. Karena itu, pemberian hibah melalui APBD harus didasarkan pada kebutuhan yang benar-benar mendesak, memiliki peruntukan jelas, serta tidak menimbulkan pembiayaan ganda terhadap kegiatan yang semestinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
Kedua, potensi konflik kepentingan dan risiko tata kelola. SeOPMI HALTIM menegaskan bahwa pemberian hibah kepada aparat penegak hukum tidak serta-merta dapat disebut sebagai pelanggaran hukum. Namun, aspek transparansi, independensi, dan mekanisme pengawasan harus menjadi perhatian utama agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Ketiga, efisiensi fiskal dan prioritas kebutuhan masyarakat. Di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, setiap rupiah APBD harus diarahkan berdasarkan skala prioritas dan manfaatnya bagi masyarakat.
Kebutuhan dasar, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kewajiban pemerintah daerah lainnya harus dipastikan tidak terabaikan akibat kebijakan alokasi anggaran yang kurang mempertimbangkan urgensi.
Pertanyakan Prioritas Anggaran di Tengah Kebutuhan Masyarakat
SeOPMI HALTIM menegaskan, persoalan yang disoroti bukan semata-mata legalitas pemberian hibah, melainkan rasionalitas kebijakan anggaran di tengah kondisi keuangan Kabupaten Halmahera Timur.
Organisasi tersebut menilai masih terdapat sejumlah persoalan pelayanan publik yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah, mulai dari persoalan air bersih, tunggakan pembayaran PDAM untuk asrama mahasiswa HALTIM di Ternate, kondisi fasilitas pendidikan, hingga berbagai kebutuhan pembangunan lainnya.
Atas kondisi tersebut, SeOPMI HALTIM mempertanyakan dasar urgensi dan pertimbangan fiskal pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana hibah sebesar Rp2,1 miliar kepada TMMD dan Polda Malut.
Ketika kebutuhan masyarakat dan fasilitas pendidikan masih membutuhkan perhatian anggaran, SeOPMI HALTIM mempertanyakan atas dasar apa pemerintah daerah menetapkan alokasi hibah tersebut sebagai salah satu prioritas belanja daerah.
Minta BPKAD Buka Enam Poin Informasi
Untuk menjawab pertanyaan publik, SeOPMI HALTIM meminta BPKAD Kabupaten Halmahera Timur membuka informasi secara transparan mengenai:
1. Rincian alokasi anggaran Rp2,1 miliar untuk masing-masing penerima hibah.
2. Dasar pertimbangan dan urgensi pemberian hibah kepada TMMD dan Polda Malut.
3. Dokumen perencanaan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta mekanisme penyaluran anggaran.
4. Rincian program dan kegiatan yang dibiayai melalui dana hibah tersebut.
5. Mekanisme pengawasan serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah.
6. Pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas hibah dibandingkan kebutuhan mendesak masyarakat Halmahera Timur.
SeOPMI HALTIM menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang mempersoalkan hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dan instansi vertikal. Namun, hubungan kelembagaan tidak boleh mengesampingkan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik dalam pengelolaan APBD.
“APBD adalah uang rakyat, bukan sekadar angka dalam dokumen administrasi. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral, politik, dan administratif untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegas Asyadi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak cukup hanya menjelaskan bahwa suatu alokasi anggaran diperbolehkan berdasarkan regulasi. Penjelasan mengenai manfaat, urgensi, dan dampaknya bagi masyarakat juga harus disampaikan secara terbuka.
SeOPMI HALTIM menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Asyadi S. Ladjim
Ketua Umum SeOPMI HALTIM
Transparansi Anggaran adalah Hak Publik. Kepentingan Rakyat Harus Menjadi Prioritas.































