Kepsul, Detikharianpos.com – Ketua PSSI Kepulauan Sula (Kepsul), Rafiudin Duwila, memberikan tanggapan lanjutan atas klarifikasi yang disampaikan Wakil Ketua I KONI Kepulauan Sula sekaligus Ketua Tim Seleksi, Rifai Haitami, terkait polemik seleksi sepak bola menuju Porprov V Maluku Utara 2026.
Rafiudin menilai sejumlah pernyataan KONI tidak sesuai dengan fakta di lapangan, khususnya pada cabang olahraga sepak bola yang menjadi kewenangan PSSI sebagai induk organisasi resmi.
“Keterangan KONI yang menyebut hanya memfasilitasi seleksi terbuka agar transparan dan dilakukan oleh ketua-ketua cabor, itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, khususnya di cabang sepak bola,” tegas Rafiudin, Rabu (08/04/2026).
Ia juga mempertanyakan legalitas tim seleksi yang dibentuk oleh KONI. Menurutnya, kewenangan teknis dalam sepak bola tidak bisa diambil alih oleh pihak lain di luar PSSI.
“Legalitas tim seleksi KONI patut dipertanyakan. Atas dasar apa mereka bisa mengambil alih seleksi sepak bola, sementara kita semua tahu PSSI adalah induk cabang olahraga yang berwenang melakukan pembinaan teknis, seleksi atlet, pembentukan tim, hingga penentuan pelatih,” ujarnya.
Rafiudin juga menyoroti langkah KONI yang melakukan seleksi hingga ke wilayah Mangoli Barat dan Mangoli Utara tanpa melibatkan PSSI Kepulauan Sula. Padahal, menurutnya, PSSI memiliki sumber daya pelatih yang memadai serta kesiapan teknis yang telah dipersiapkan jauh hari.
“Kami memiliki kurang lebih 30 pelatih berlisensi di Kepulauan Sula. Persiapan teknis dan administratif sudah kami siapkan sejak awal, termasuk tim scouting untuk memastikan seleksi berjalan transparan dan sesuai regulasi,” jelasnya.
Terkait kronologi awal, Rafiudin mengakui adanya rapat bersama KONI yang dihadiri sejumlah pihak, termasuk kepala desa dan pengurus cabang olahraga lain. Namun, setelah rapat tersebut, PSSI tidak menerima tindak lanjut resmi berupa surat rekomendasi dari KONI.
“Setelah rapat malam itu, kami menunggu surat resmi dari KONI untuk menindaklanjuti tahapan seleksi, tetapi tidak pernah kami terima, bahkan hingga saat ini,” ungkapnya.
Ia mengaku terkejut saat mengetahui bahwa KONI telah mengumumkan jadwal seleksi secara sepihak melalui flyer, lengkap dengan waktu, lokasi, dan kontak panitia tanpa koordinasi dengan PSSI.
“Kami kaget karena pagi harinya sudah ada pengumuman seleksi yang ditentukan sepihak oleh KONI tanpa koordinasi dengan PSSI,” katanya.
Rafiudin kemudian berkoordinasi dengan PSSI Provinsi Maluku Utara. Ia menyebut Sekretaris Umum PSSI Malut mengarahkan agar surat tembusan terkait kewenangan PSSI kembali disampaikan kepada seluruh pihak terkait.
“Saya langsung teruskan surat tersebut ke grup ketua-ketua cabor, termasuk Ketua KONI dan Ketua Tim Seleksi. Setelah itu baru ada respons yang meminta saya datang ke lapangan, tetapi saat itu waktu sudah sore dan proses seleksi sudah berjalan tanpa mekanisme yang jelas,” jelasnya.
Terkait pernyataan KONI mengenai undangan pertemuan, Rafiudin juga memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bukan menolak hadir, melainkan waktu pertemuan yang dinilai tidak tepat.
“Bukan saya tidak mau hadir, tetapi undangan itu disampaikan pada larut malam sekitar pukul 23.57 WIT saat saya sudah beristirahat. Namun, saya tetap mengutus pengurus aktif PSSI untuk hadir sebagai bentuk penghargaan,” tegasnya.
Ia juga meluruskan bahwa perwakilan yang hadir dalam pertemuan tersebut merupakan bagian dari struktur PSSI Kepulauan Sula.
“Yang hadir itu saudara Ronald Makassar, dia pengurus aktif PSSI sekaligus pelatih berlisensi. Jadi tidak benar jika disebut bukan pengurus PSSI,” pungkas Rafiudin.
Polemik ini pun masih terus bergulir. Publik kini menaruh perhatian pada langkah kedua belah pihak untuk menyelesaikan perbedaan secara terbuka dan profesional, agar proses pembinaan serta seleksi sepak bola di Kepulauan Sula tetap berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan atlet daerah.
Penulis : Lidik
