Perkuat Perlindungan Hak Hukum Warga Binaan, LPP Ternate Gandeng Dua LBH

Ternate, Detikharianpos.com – Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Ternate memperkuat upaya perlindungan hak hukum warga binaan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maluku Utara dan LBH Yustisia Maluku Utara, Selasa (27/10/2026).

Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di LPP Ternate tersebut merupakan langkah untuk memperluas akses bantuan hukum bagi warga binaan, sekaligus mendukung pemenuhan hak-hak mereka selama menjalani masa pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.

Melalui perjanjian tersebut, LPP Ternate bersama kedua lembaga bantuan hukum membangun sinergi dalam penyediaan informasi hukum, konsultasi, serta pendampingan hukum bagi warga binaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kerja sama ini diharapkan memberikan kemudahan bagi warga binaan untuk memperoleh informasi mengenai persoalan hukum yang dihadapi, termasuk memahami hak dan kewajiban mereka. Akses terhadap layanan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pemenuhan hak hukum warga binaan.

Selain memperluas akses bantuan hukum, kolaborasi ini juga diarahkan untuk mendukung perlindungan hak asasi manusia di lingkungan pemasyarakatan. Dengan adanya keterlibatan lembaga bantuan hukum, warga binaan diharapkan dapat memperoleh layanan dan pendampingan sesuai kebutuhan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala LPP Kelas III Ternate, Apriyani, S.E., M.H., melalui kerja sama tersebut menegaskan komitmen institusinya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam mendukung pemenuhan hak-hak hukum warga binaan.

Untuk memastikan kerja sama berjalan efektif, LPP Ternate berkomitmen menindaklanjuti PKS melalui koordinasi dan komunikasi berkelanjutan dengan LBH Maluku Utara dan LBH Yustisia Maluku Utara. Langkah ini diharapkan membuat layanan bantuan hukum dapat terlaksana secara optimal dan tepat sasaran.

Sinergi tersebut juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan yang profesional, transparan, dan berkeadilan.

Melalui kerja sama ini, LPP Ternate berharap akses bantuan hukum bagi warga binaan semakin terbuka sehingga pemenuhan hak-hak mereka dapat didukung melalui pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Red/NH)