LABUHANBATU, detikharianpos.com — Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di kawasan Aek Tapa, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, terendam banjir setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut pada 24–25 Oktober 2026.
Air dilaporkan masuk ke dalam bangunan hingga setinggi lutut orang dewasa. Saat kejadian, gerai tersebut disebut belum beroperasi.
Peristiwa ini menyoroti pentingnya perencanaan lokasi, kesiapan infrastruktur, dan sistem drainase dalam pembangunan fasilitas yang diperuntukkan bagi kegiatan ekonomi masyarakat.
Kepala Lingkungan Aek Tapa B, Ahmad Nazri, menyebut hujan berintensitas tinggi menyebabkan banjir di kawasan tersebut. Ia juga menduga sistem drainase di sekitar bangunan belum memadai.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana risiko banjir telah diperhitungkan sebelum pembangunan gerai dilakukan, terutama terkait kondisi lahan dan sistem pembuangan air.
Kelayakan Lokasi dan Drainase Perlu Dievaluasi
Pembangunan fasilitas koperasi tidak cukup hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan. Pemilihan lokasi, kondisi lingkungan, ketinggian lantai, sistem drainase, serta potensi bencana perlu menjadi pertimbangan sejak tahap perencanaan.
Apabila lokasi berada di kawasan rawan banjir, langkah mitigasi perlu disiapkan untuk mengurangi risiko genangan dan memastikan bangunan dapat digunakan sesuai peruntukannya.
Karena itu, kondisi gerai Kopdes Merah Putih di Aek Tapa perlu dievaluasi melalui pemeriksaan teknis guna mengetahui penyebab banjir, termasuk kemungkinan pengaruh kondisi geografis, elevasi bangunan, dan sistem pembuangan air.
Hasil pemeriksaan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan maupun perbaikan sebelum gedung mulai digunakan.
Anggaran Besar Harus Diimbangi Kualitas Pembangunan
Program Kopdes Merah Putih dirancang untuk memperkuat perekonomian desa dan kelurahan melalui penyediaan fasilitas usaha, gudang, kendaraan operasional, serta sarana pendukung lainnya.
Dalam skema pembiayaan yang pernah diberitakan, anggaran per unit koperasi direncanakan mencapai Rp3 miliar, mencakup pembangunan fisik, perlengkapan, operasional, dan modal kerja.
Besarnya anggaran tersebut menjadikan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai aspek penting yang perlu diperhatikan.
Bangunan yang telah selesai dikerjakan semestinya memenuhi persyaratan teknis dan siap digunakan sesuai fungsinya. Jika terjadi genangan sebelum kegiatan usaha dimulai, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait.
Meski demikian, terendamnya bangunan tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan anggaran atau pelanggaran konstruksi. Penentuan penyebab dan tanggung jawab harus didasarkan pada hasil pemeriksaan lapangan serta dokumen proyek.
Transparansi dan Pengawasan Diperlukan
Evaluasi pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di Labuhanbatu perlu mencakup kesesuaian lokasi, kualitas pekerjaan, sistem drainase, serta dokumen perencanaan dan pelaksanaan proyek.
Informasi mengenai spesifikasi bangunan, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, dan hasil pemeriksaan teknis juga penting untuk mendukung transparansi serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Apabila ditemukan kekurangan teknis, pihak yang bertanggung jawab perlu melakukan perbaikan berdasarkan hasil pemeriksaan agar fasilitas tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Keberhasilan program Kopdes Merah Putih tidak hanya diukur dari jumlah bangunan yang berdiri, tetapi juga dari kelayakan fasilitas, kesiapan operasional, dan kemampuannya mendukung kegiatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Peristiwa di Aek Tapa menjadi pengingat bahwa perencanaan lokasi dan kualitas infrastruktur harus berjalan seiring dengan pelaksanaan program. Dengan demikian, fasilitas yang dibangun dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
