Kematian Bharada Laurentius Valdo Jadi Ujian Komitmen Kapolri, AMA Jakarta Desak Pengusutan Tuntas

Jakarta, detikharianpos.com — Angkatan Muda Adonara Jakarta (AMA Jakarta) mendesak Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memastikan kasus dugaan pembunuhan terhadap Bharada Laurentius Valdo Fernandez Lewai diusut secara tuntas, transparan, dan profesional.

Anggota Polri asal Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), tersebut dilaporkan meninggal dunia di lingkungan Markas Polairud Baharkam Polri, Pondok Cabe, Tangerang Selatan.

Humas AMA Jakarta, Petrys Atulolon, menilai kasus tersebut tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai persoalan internal kepolisian. Menurutnya, dugaan tindak pidana yang melibatkan anggota Polri harus diusut secara objektif agar seluruh fakta terungkap dan pihak yang terbukti bersalah diproses sesuai hukum.

Petrys mengatakan, penanganan perkara ini menjadi ujian bagi komitmen Kapolri dalam menegakkan hukum tanpa diskriminasi, termasuk ketika dugaan tindak pidana melibatkan personel di lingkungan institusinya sendiri.

“Kasus ini tidak boleh berhenti pada penahanan seorang tersangka. Publik membutuhkan kejelasan mengenai kronologi, motif, dan rangkaian peristiwa yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kapolri harus memastikan seluruh fakta diungkap berdasarkan alat bukti yang sah dan setiap pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum,” kata Petrys.

Ia meminta penyidik mendalami seluruh rangkaian kejadian, memeriksa saksi-saksi yang relevan, serta mengkaji bukti forensik dan petunjuk lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Jika ditemukan bukti yang mengarah pada keterlibatan pihak lain, AMA Jakarta mendesak agar penyidikan dikembangkan sesuai ketentuan hukum tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun hubungan kedinasan.

“Yang harus dijawab bukan hanya siapa yang diduga melakukan perbuatan tersebut, melainkan juga bagaimana peristiwa itu terjadi, apa yang melatarbelakanginya, dan apakah ada pihak lain yang perlu dimintai pertanggungjawaban. Semua harus diperiksa berdasarkan bukti. Jangan ada fakta yang diabaikan dan jangan ada pihak yang dilindungi karena kedudukannya,” ujarnya.

Petrys juga menegaskan bahwa solidaritas korps tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi pertanggungjawaban hukum. Menurutnya, menjaga nama baik institusi kepolisian harus diwujudkan melalui penegakan hukum yang terbuka, objektif, dan akuntabel.

“Tidak boleh ada standar ganda dalam penegakan hukum. Polri memiliki mandat untuk menegakkan hukum, sehingga setiap anggotanya juga harus tunduk pada hukum yang sama. Solidaritas korps tidak boleh berubah menjadi tameng untuk menghindari pertanggungjawaban pidana,” tegasnya.

Selain mendesak pengusutan secara menyeluruh, AMA Jakarta meminta kepolisian menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada keluarga korban secara jelas dan layak. Keluarga Bharada Laurentius Valdo berhak mendapatkan informasi mengenai proses hukum yang berjalan.

AMA Jakarta juga menekankan pentingnya transparansi penyidikan dengan tetap menghormati hak-hak para pihak dan asas praduga tak bersalah.

Bagi organisasi tersebut, penanganan kasus ini menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Proses hukum yang profesional dan tidak memihak dinilai diperlukan untuk memastikan tidak ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa.

“Nyawa manusia tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan internal institusi. Kami mendesak agar kasus Bharada Laurentius Valdo diusut sampai tuntas, seluruh fakta diungkap, dan setiap pihak yang terbukti bersalah diproses sesuai hukum. Tidak boleh ada impunitas di tubuh Polri,” tutup Petrys.

AMA Jakarta berharap pengusutan kasus tersebut menjadi bukti nyata bahwa setiap orang, termasuk anggota kepolisian, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.