Jakarta, detikharianpos.com — DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut pengesahan tersebut sebagai kado terindah bagi para buruh. Menurutnya, keputusan itu sekaligus menjadi bentuk pemenuhan komitmen DPR dalam memperjuangkan aspirasi pekerja.
Dikutip dari pemberitaan resmi DPR RI, Dasco menyampaikan pernyataan tersebut saat menemui massa aksi buruh di depan Gedung DPR RI setelah rapat paripurna.
“DPR telah menunaikan salah satu janjinya terkait RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan sudah disahkan hari ini di Rapat Paripurna DPR RI menjadi undang-undang,” ujar Dasco.
Ia menegaskan bahwa aspirasi dan masukan masyarakat, khususnya kalangan pekerja, menjadi bagian penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Ini menjadi kado terindah untuk rekan-rekan seluruh buruh bahwa DPR selalu mendengarkan aspirasi dan masukan dari seluruh lapisan elemen masyarakat,” katanya.
Perkuat Hak dan Kepastian Hukum Pekerja
Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, Komisi IX DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama pada Senin (5/10/2026). Seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir dan menyetujui RUU tersebut untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menjelaskan bahwa regulasi tersebut dirancang untuk memperkuat pelindungan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
Selain itu, aturan tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, memperkuat pengawasan serta penegakan hukum ketenagakerjaan, dan menciptakan keseimbangan antara pelindungan pekerja dengan keberlanjutan dunia usaha.
Menurut laporan DPR RI, RUU tersebut terdiri atas 23 bab dan 313 pasal. Materinya mencakup berbagai aspek ketenagakerjaan, antara lain kesempatan kerja, pelatihan dan pemagangan, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan pekerja, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, hingga pengawasan dan penegakan hukum.
Penyusunan regulasi tersebut juga merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang mengamanatkan pembentukan pengaturan ketenagakerjaan tersendiri dan terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja.
Pelaksanaan Undang-Undang Jadi Perhatian
Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi tahapan penting dalam upaya memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional. Namun, efektivitas regulasi tersebut akan sangat bergantung pada pelaksanaan ketentuan, pengawasan, dan penegakan hukum di lapangan.
Pelindungan hak pekerja, kepastian hubungan kerja, sistem pengupahan yang adil, serta keseimbangan kepentingan pekerja dan pemberi kerja menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam penerapannya.
DPR RI menyatakan komitmennya untuk terus menampung aspirasi masyarakat dalam proses legislasi. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, penerapan aturan di lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan tujuan pelindungan pekerja dan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan dapat diwujudkan.
