Sejumlah Perusahaan Tambang Diduga Mangkir Bayar Pajak GPM Desak Kejati Malut Segera Beri Sanksi Tegas  

Ternate, Detikharianpos.com – GPM kembali menyoroti Sejumlah perusahaan tambang, yang diduga kuat mangkir dari kewajiban membayar Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga menembus angka miliaran rupiah.

Hal ini disampailan oleh Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara saat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara, pada Rabu (02/09/2026) kemarin.

Fungsionaris GPM Maluku Utara, Yuslan Gani, dengan lantang menyatakan bahwa setiap investor yang mengeruk kekayaan alam di Maluku Utara wajib tunduk pada aturan daerah. Salah satu yang paling disorot adalah PT Wana Kencana Mineral (WKM).

“Ada perusahaan yang masih mengantongi tunggakan alias utang pajak jumbo kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara senilai Rp5.440.839.750,00, yaitu PT WKM,” tegas Yuslandi

GPM menilai PT WKM beserta sejumlah korporasi lainnya telah mengangkangi berbagai regulasi krusial terkait pajak daerah.

Yuslan mendesak Kepala Kejati Maluku Utara, Roberthus untuk segera bertindak tegas.

“Kami meminta Kajati Maluku Utara melaporkan masalah ini ke Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Pusat. Sanksi tegas harus dijatuhkan kepada PT WKM dan perusahaan pembangkang lainnya, ” ujar Yuslan.

Selain urusan air permukaan, kepatuhan pajak kendaraan bermotor (PKB) di sektor pertambangan Maluku Utara juga menjadi perhatian

Berdasarkan data yang dihimpun, total tunggakan PKB dari empat perusahaan besar mencapai Rp6.623.279.794,00.

Berikut daftar perusahaan yang menunggak PKB:

• PT A (Halmahera Timur): Rp600.462.428,00PT FH (Halmahera Timur): Rp208.709.277,00PT IWIP (Halmahera Tengah): Rp146.799.652,00PT Wana Kencana Mineral (WKM): Belum membayar PAP sebesar Rp5.436.667.250,00

Bobroknya tata kelola pajak ini kian benderang setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024 hingga Triwulan III-2025. LHP Nomor: 29/LHP/DPJKN-VI.TER/PPD.03/12/2025 yang terbit tanggal 22 Desember 2025. Dalam laporan tersebut mengungkap fakta mengejutkan.

Maluku Utara berpotensi kehilangan penerimaan PAP minimal sebesar Rp6.111.415.871,00 akibat adanya delapan perusahaan yang memanfaatkan air permukaan secara ilegal alias belum ditetapkan sebagai Wajib Pajak (WP).

Ironisnya, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan UPTD PPD setempat mengaku baru mengetahui adanya pemanfaatan air permukaan tersebut saat BPK melakukan audit di lapangan.

Selain itu, ditemukan juga kasus PT MAS yang hingga kini belum bisa dipungut pajaknya karena masih tersangkut pengurusan Surat Keputusan (SK) Gubernur untuk ditetapkan sebagai Wajib Pungut (WAPU).

Berdasarkan hasil perhitungan minimal BPK sepanjang tahun 2024 dan 2025, berikut adalah rincian 8 instansi dan perusahaan yang memanfaatkan air permukaan namun belum dipungut pajaknya:

• PT WKM: Rp5.440.839.750,00PDAM Halmahera Selatan: Rp389.162.923,00PDAM Pulau Morotai: Rp92.717.537,00PDAM Kabupaten Halmahera Tengah: Rp86.284.539,50PDAM Kabupaten Halmahera Utara: Rp42.069.887,50PDAM Kepulauan Sula: Rp29.723.935,00PDAM Kabupaten Taliabu: Rp25.059.099,00PT MT: Rp5.558.200,00

Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak manajemen sejumlah perusahaan tersebut yakni PT WKM, PT MT, serta masing-masing Kepala PDAM Kabupaten terkait guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut mengenai skandal tunggakan pajak ini.