GP Ansor Minta Proses Hukum Kasus Sibenpopo Ditangani Proefesional Dan Transparan

Taliabu, detikharianpos.com – Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Pulau Taliabu meminta aparat penegak hukum menangani kasus yang terjadi di Sibenpopo-Banemo, Kecamatan Patani Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, secara profesional, transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Ansor mendorong setiap proses hukum harus didasarkan pada fakta serta alat bukti yang sah. Penanganan terhadap pihak-pihak yang diamankan aparat juga perlu dipahami sebagai bagian dari proses hukum dan tidak serta-merta dimaknai sebagai bukti bahwa seseorang telah bersalah.

“Proses hukum harus berjalan sesuai prosedur. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah,” ujar Ketua GP. Ansor Pulau Taliabu, La Ode Saiful Hendra, Sabtu, (26/9/2026)

Ia meminta aparat penegak hukum memastikan seluruh tahapan penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan atur yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses hukum selesai. Informasi yang belum lengkap maupun belum terverifikasi dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman dan memperkeruh kondisi sosial.

“Kami mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Jangan sampai informasi yang belum jelas menimbulkan spekulasi dan memicu situasi yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Selain itu, Ansor mendorong aparat mengungkap seluruh rangkaian peristiwa secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh dalam proses hukum.

“Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran hukum harus diproses sesuai aturan. Sebaliknya, pihak yang tidak terbukti juga harus mendapatkan haknya sesuai hukum. Yang terpenting, proses ini harus menjunjung keadilan dan kepastian hukum,” tegasnya.

Saiful berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan proses tersebut secara objektif dan sesuai mekanisme hukum.