Dugaan Galian C Ilegal Makin Masif di Halmahera Timur, Ketua DPD Pemuda Demokrasi Minta Mabes Polri Evaluasi Polda Malut

Haltim, detikharianpos.com – Dugaan aktivitas penambangan material batuan tanpa izin serta pemanfaatan material yang tidak dilengkapi dokumen asal-usul yang sah di wilayah Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Maluku Utara, menjadi sorotan.

Aktivitas tersebut diduga semakin meluas. Jika terbukti berlangsung tanpa memenuhi ketentuan perizinan, kegiatan itu berpotensi menimbulkan kerugian terhadap penerimaan negara dan daerah, sekaligus mengancam kelestarian lingkungan.

Ketua DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Maluku Utara, M. Asrul, menyampaikan keprihatinannya terhadap dugaan aktivitas tersebut. Ia menilai perlu adanya perhatian serius dari aparat penegak hukum dan instansi teknis terkait untuk memastikan seluruh kegiatan pengambilan maupun pemanfaatan material batuan berjalan sesuai ketentuan.

“Kami melihat indikasi kegiatan galian C tanpa izin serta penggunaan material galian tanpa dokumen yang sah semakin meluas di wilayah Halmahera Timur. Apabila hal ini dibiarkan, bukan hanya berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan daerah, tetapi juga risiko erosi, kerusakan aliran sungai, serta gangguan terhadap ekosistem pesisir,” ujar M. Asrul.

Menyikapi persoalan tersebut, M. Asrul secara terbuka meminta Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan Polda Maluku Utara dan Polres Halmahera Timur.

Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin berjalan secara optimal. Ia juga meminta agar tidak ada pembiaran terhadap setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Selain itu, ia mendorong aparat kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah daerah, serta instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi-lokasi yang diduga bermasalah.

Pemeriksaan tersebut, kata dia, penting untuk memverifikasi status perizinan, legalitas kegiatan penambangan, serta dokumen asal-usul material yang digunakan dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Apabila ditemukan pelanggaran, ia meminta aparat berwenang mengambil tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara regulasi, kegiatan pertambangan mineral dan batuan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Ketentuan pelaksanaannya juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 beserta perubahannya.

Dalam regulasi tersebut, kegiatan penambangan batuan harus memenuhi ketentuan perizinan sesuai jenis komoditas dan kegiatan yang dilakukan, termasuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sesuai peruntukannya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Kapolda Maluku Utara maupun Kapolres Halmahera Timur terkait pernyataan dan permintaan evaluasi yang disampaikan M. Asrul.

Seluruh dugaan aktivitas penambangan tanpa izin tersebut masih memerlukan verifikasi dan pemeriksaan dari instansi berwenang. Pihak-pihak yang disebut dalam persoalan ini tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan tanggapan sesuai prinsip keberimbangan pemberitaan.