Halsel, detikharianpos.com – Pembangunan dermaga di Desa Tagono, Kecamatan Makeang Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, mendadak menjadi sorotan publik. Belum juga genap sepekan proses pengerjaan berjalan, kerangka proyek infrastruktur laut bernilai hampir satu miliar rupiah ini dilaporkan sudah ambruk.
Kejadian ini sontak memicu gelombang pertanyaan besar dari masyarakat: bagaimana perencanaan teknis, analisis lokasi, hingga pengawasan proyek bersumber dari uang rakyat ini sebenarnya dijalankan.
Proyek DAU senilai Rp970 Juta
Berdasarkan papan informasi di lokasi, proyek ini bernilai kontrak Rp970.336.239 yang bersumber dari APBD melalui Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2026. Dengan nomor kontrak 550/15/SPEL-DAU/PHB-HS/VIII/2026 yang ditandatangani pada 3 Agustus 2026, pekerjaan berdurasi 130 hari kalender ini dipercayakan kepada CV Indong Saputri sebagai pihak kontraktor pelaksana.
Dermaga ini sejatinya menjadi tumpuan harapan warga pesisir untuk memperlancar mobilitas dan memutar roda ekonomi antar-pulau. Namun, harapan itu kini dibayangi kecemasan akibat konstruksi awal yang terkesan rapuh dan dipaksakan.
Menantang Ombak Tanpa Kajian Matang?
Kondisi memprihatinkan ini memantik reaksi keras dari Direktur Teras Ekonomi Pesisir Maluku Utara, Fauji Yamin. Setelah meninjau langsung ke lapangan, Fauji mengungkapkan adanya kekeliruan mendasar pada pemilihan titik lokasi pembangunan.
“Saya sendiri sudah melihat lokasinya. Pembangunannya berada tepat di titik yang berhadapan langsung dengan hantaman ombak. Kondisi ini semestinya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan teknis, terutama agar struktur bangunan benar-benar sanggup menghadapi karakteristik gelombang dan arus laut setempat,” tegas Fauji.
Menurutnya, membangun di wilayah pesisir tidak bisa sekadar mengejar penyerapan anggaran atau formalitas menyelesaikan kontrak. Butuh survei mendalam mulai dari arah arus, karakteristik dasar perairan, hingga potensi cuaca ekstrem. Jika aspek teknis ini diabaikan, proyek yang bertujuan memberi manfaat justru berisiko tinggi menjadi potensi bahaya dan pemborosan anggaran daerah.
Aspirasi Warga Diabaikan, Pemenang Tender Bukan Alasan
Fauji juga menyayangkan sikap acuh terhadap masukan masyarakat lokal yang paling paham dengan karakter alam di kawasan tersebut.
“Kalau alasannya proyek harus segera dikerjakan karena sudah memenangkan tender sementara suara warga diabaikan, itu cara berpikir yang keliru. Kemenangan tender bukan alasan untuk mengesampingkan kelayakan teknis dan kondisi riil di lapangan,” cecarnya.
Ia mengingatkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan prinsip kehati-hatian harus diutamakan. Kualitas bangunan yang bertahan dalam jangka panjang jauh lebih penting daripada sekadar laporan fisik pengerjaan yang rampung di atas kertas.
Desakan Evaluasi dan Pemeriksaan Lapangan
Atas insiden ambruknya kerangka dermaga ini, Fauji mendesak Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan melalui instansi teknis terkait untuk turun tangan melakukan investigasi komprehensif. Pemeriksaan ini penting untuk membongkar penyebab pasti kegagalan awal konstruksi sekaligus menentukan langkah perbaikan yang tepat.
“Uang yang digunakan adalah uang publik. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dengan menghasilkan infrastruktur yang aman dan berkualitas. Jangan sampai masyarakat pesisir justru yang menanggung dampak dari pembangunan yang tidak dipersiapkan secara matang,” pungkasnya.
