Pengawasan Hakim PN Ternate di LPP, Pelaksanaan Putusan dan Hak Warga Binaan Jadi Perhatian

Ternate, Detikharianpos.com – Pengadilan Negeri (PN) Ternate melalui Hakim Pengawasan dan Pengamatan (Wasmat) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan dan pemenuhan hak warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas III Ternate, Kamis (29/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat LPP Ternate sekitar pukul 11.45 WIT tersebut menyasar tiga warga binaan pemasyarakatan. Pengawasan ini bertujuan memastikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai ketentuan, sekaligus mengamati perkembangan perilaku warga binaan selama menjalani masa pidana.

Kepala LPP Kelas III Ternate, Apriyani, S.E., M.H., menyambut langsung tim Hakim Wasmat bersama Kepala Subseksi Admisi dan Orientasi, Nuraida Marsaoly.

Tim pengawasan terdiri atas tiga hakim, yakni Albanus Asnanto, S.H., M.H., Denihendra ST Panduko, S.H., M.H., dan Suhardin Z Sapaa, S.H. Kegiatan tersebut turut dihadiri tiga anggota tim pelaksana tugas PN Ternate serta keluarga warga binaan.

Dalam pelaksanaannya, para hakim berdialog langsung dengan warga binaan untuk memperoleh informasi mengenai proses pembinaan yang dijalani selama berada di dalam lapas. Dialog ini menjadi salah satu cara untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi warga binaan selama menjalani masa hukuman.

Selain mengamati perkembangan perilaku warga binaan, Hakim Wasmat juga memastikan pemenuhan hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek tersebut menjadi perhatian dalam melihat pelaksanaan pidana dan pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.

Pengawasan dan pengamatan ini juga bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan terhadap perilaku terpidana. Melalui proses tersebut, diharapkan pembinaan yang dijalani warga binaan dapat mendorong kesadaran atas kesalahan serta mempersiapkan mereka untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat.

Kegiatan Wasmat menjadi bagian dari sinergi antara lembaga peradilan dan pemasyarakatan dalam memastikan pelaksanaan putusan pengadilan berjalan sesuai ketentuan. Koordinasi kedua institusi tersebut juga berkaitan dengan pengawasan terhadap proses pembinaan dan perlindungan hak warga binaan selama menjalani masa pidana. (*)