Taliabu, Detikharianpos.com – Mahasiswa asal Kabupaten Pulau Taliabu yang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai, Andika Nugroho, mendesak Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu untuk memprioritaskan pendirian perguruan tinggi di daerah. Menurutnya, hingga saat ini belum ada perguruan tinggi yang berdiri di Pulau Taliabu, sehingga masyarakat harus melanjutkan pendidikan ke luar daerah.
Sebagai putra daerah yang merasakan langsung harus meninggalkan kampung halaman untuk mengenyam pendidikan tinggi, Andika menilai kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi generasi muda Taliabu, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi.
“Saya merasakan sendiri bagaimana sulitnya putra – putri Taliabu memperoleh pendidikan tinggi. Kami harus merantau, menyeberangi laut, meninggalkan keluarga, dan menanggung biaya hidup yang tidak sedikit. Tidak semua orang tua mampu membiayai anaknya kuliah di luar daerah,” ujar Andika, Minggu (11/07/26).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Andika, hak memperoleh pendidikan telah dijamin dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan.
Ia juga mengutip Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
“Makna pendidikan yang bermutu bukan hanya kualitas pembelajaran, tetapi juga bagaimana pendidikan dapat dijangkau oleh masyarakat. Ketika daerah belum memiliki perguruan tinggi, maka akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi menjadi terbatas,” katanya.
Selain itu, Andika mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar pemerintah.
“Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat penyediaan akses pendidikan merupakan kewajiban pemerintah. Pendidikan bukan sekadar program tambahan, tetapi merupakan pelayanan dasar yang harus dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Andika menilai belum hadirnya perguruan tinggi di Pulau Taliabu berdampak terhadap kesempatan generasi muda untuk melanjutkan pendidikan.
“Setiap tahun banyak lulusan SMA yang ingin kuliah, tetapi tidak sedikit yang akhirnya mengurungkan niat karena terbentur biaya. Banyak potensi anak-anak daerah yang tidak berkembang hanya karena akses pendidikan tinggi belum tersedia di kampung halaman mereka,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu segera mengambil langkah konkret dengan memasukkan program pendirian perguruan tinggi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta membangun koordinasi dengan pemerintah pusat dan perguruan tinggi.
“Hukum sudah memberikan landasan yang jelas mengenai hak atas pendidikan. Harapan masyarakat juga sudah lama disampaikan. Karena itu, kami berharap pemerintah daerah segera menjadikan pendirian perguruan tinggi sebagai prioritas pembangunan agar generasi muda Taliabu memiliki akses pendidikan tinggi yang lebih dekat dan terjangkau,” tegas Andika. (**)
