Anggaran RSUD dan Dinkes Taliabu Jadi Perhatian, Tono Tegaskan Tak Ada “Anggaran Siluman”

Taliabu, Detikharianpos.com – Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pulau Taliabu menjadi bagian yang mendapat perhatian dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Siliwanus Tono Himalaya, memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut. Menurutnya, yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah adanya ketidaksesuaian data pada sejumlah anggaran belanja.

Tono menegaskan, kondisi tersebut tidak dapat serta-merta disebut sebagai adanya “anggaran siluman”. Menurutnya, terdapat data anggaran yang perlu dicermati, diklarifikasi, dan disesuaikan agar sesuai dengan dokumen serta peruntukannya.

“Tidak ada anggaran siluman. Yang ada adalah ketidaksesuaian data anggaran, baik yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit. Jadi, kalau ada data yang tidak sesuai, itu yang perlu diluruskan,” ujar Tono, Jumat (18/09).

Sebagai anggota Banggar, Tono mengatakan pembahasan anggaran dilakukan dengan mencermati angka-angka yang tercantum dalam dokumen. Ketika ditemukan adanya perbedaan data atau rincian belanja, hal tersebut menjadi bagian yang perlu mendapatkan penjelasan.

“Dalam pembahasan, kita melihat ada data yang perlu disesuaikan. Itu bukan berarti ada anggaran yang disembunyikan. Kita hanya perlu memastikan data yang dibahas benar dan sesuai dengan dokumen anggaran,” katanya.

Tono menjelaskan, persoalan tersebut mencakup anggaran pada Dinkes maupun RSUD Bobong. Karena itu, menurutnya, informasi mengenai pembahasan kedua instansi tersebut perlu dipahami berdasarkan persoalan data yang ditemukan, bukan dengan memberikan kesimpulan bahwa terdapat anggaran yang sengaja disisipkan atau disembunyikan.

“Kalau ada ketidaksesuaian angka atau rincian belanja, tentu harus diklarifikasi. Kita luruskan datanya supaya jelas. Jadi, jangan kemudian muncul istilah anggaran siluman, karena memang tidak ada seperti itu,” tegasnya.

Ia menambahkan, perhatian Banggar terhadap anggaran RSUD dan Dinkes merupakan bagian dari proses pembahasan terhadap data yang disampaikan. Setiap perbedaan yang ditemukan perlu mendapatkan penjelasan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami angka maupun rincian belanja.

“Yang kita persoalkan adalah kesesuaian datanya. Kalau datanya sudah sesuai dan jelas dasar perhitungannya, tentu tidak ada persoalan. Jadi substansinya adalah penyesuaian data, bukan anggaran siluman,” ujar Tono.

Tono berharap penjelasan tersebut dapat meluruskan informasi mengenai pembahasan anggaran RSUD Bobong dan Dinkes, sehingga masyarakat dapat memahami bahwa perhatian terhadap kedua anggaran tersebut berkaitan dengan ketidaksesuaian data yang perlu diklarifikasi dan disesuaikan. (*)