Dalam Pengantar Oposisi Rakyat, sikap “masa bodoh” bersifat dialektis. Ia merupakan bukti kegagalan sistem kapitalis-parlementer sekaligus titik awal—bahan mentah—yang harus diubah menjadi potensi radikal melalui pendidikan politik dan pengorganisasian massa secara langsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ibnu Parna menegaskan bahwa tugas kader revolusioner dan organisasi massa, seperti Acoma, bukan mencemooh rakyat yang masa bodoh, melainkan mengubah keadaan tersebut melalui kerja-kerja politik yang nyata.
Pertama, menghubungkan politik dengan tuntutan konkret. Rakyat tidak bisa dibakar semangatnya hanya dengan slogan-slogan abstrak atau janji pemilu. Kesadaran politik harus dibangun melalui perjuangan atas kebutuhan hidup sehari-hari: upah layak, harga beras, hak atas tanah, serta mempertahankan hak untuk mogok.
Kedua, mengubah apatisme menjadi “Oposisi Rakyat”. Kekuatan oposisi sejati tidak semata-mata berada di dalam gedung parlemen yang penuh kompromi, tetapi juga tumbuh di jalanan, pabrik, dan desa melalui gerakan aksi langsung yang terorganisir serta independen dari birokrasi negara.
Kabarnya, kita adalah penyuplai hasil alam yang begitu besar, tetapi kita tidak bisa hidup seperti simbol-simbol kekayaan yang terpampang dalam jurnal-jurnal yang bahkan malas dibaca orang. Memang ada benarnya jika kita ingin hidup selayaknya mereka yang memiliki kuasa. Namun, apalah daya, kita hanya diwariskan cerita-cerita tentang pahlawan, bukan menjadi pahlawan itu sendiri.
Dalam bahasa yang sederhana, kita lebih banyak tidur daripada berpikir tentang persoalan yang terjadi hari ini. Secara teoritis, manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk menciptakan perubahan sekaligus kerusakan. Namun, yang lahir hari ini justru lebih banyak manusia-manusia yang merusak.
Mengapa hal demikian bisa terjadi?
Salah satunya karena kurangnya pasokan pemahaman dari orang-orang yang sadar. Salah satu kelompok yang memiliki peran penting adalah mahasiswa. Dalam kancah literatur sejarah, kita adalah suku-suku yang memiliki peran penting dalam membebaskan Maluku Kie Raha dari perbudakan VOC.
Ending dari kehidupan ini adalah kembali kepada Rahmatullah. Namun, sayangnya, manusia dengan cara berpikir yang keliru memilih memperkaya diri dengan harta, tetapi miskin secara jiwa. Ketika manusia tidak mampu memahami dirinya sendiri, yang lahir kemudian adalah kerakusan, penindasan, dan berbagai bentuk ketidakadilan lainnya.
Di balik rentetan fenomena kehidupan, manusia seakan memilih keluar dari identitasnya sebagai khalifah. Amanah yang terlupakan, atau memang sengaja dilupakan. Dimensi moral manusia akhir-akhir ini seakan runtuh, menelanjangi kemanusiaan: kita menyadari adanya masalah, tetapi abai secara manusiawi.
Mengapa hal itu terjadi?
Karena terdapat patahan antara jiwa dan jasad yang seharusnya berada dalam keseimbangan. Manusia memiliki peran sebagai wakil Tuhan untuk mewujudkan maksud penciptaannya di hadapan segala hal. Namun, di antara kuasa dan berkuasa, kita justru memilih jalan sunyi yang sering melupakan mereka yang terhisap secara ekonomi dan politik.
Di sinilah persoalan politik perlu dilihat kembali.
Basis sosiologi kita adalah kekeluargaan berdasarkan marga dan kesatuan sejarah budaya. Setajam apa pun perbedaan politik, ia tidak akan pernah menghilangkan fakta tersebut. Karena itu, menurut hemat saya, cara-cara pengelolaan kekuasaan harus melihat dan mempertimbangkan fakta sosiologis tersebut.
Bagi saya, istilah “musuh politik” atau “rival” kurang tepat jika kita mengacu pada fakta tersebut. Dalam konteks pemilu, saya lebih suka menyebutnya sebagai kompetisi.
Satu pertandingan, di mana lawan menjadi pihak penguji dan permainan menjadi hiburan sekaligus tontonan yang memberikan pelajaran. Lantas, di manakah dalam sejarah sebuah pertandingan terdapat istilah musuh?
Landasan paling penting bagi kita untuk bergerak menuju tahapan yang lebih serius ialah persatuan yang berbasis pada kesatuan sosial, budaya, dan kekeluargaan.
Artinya, seluruh kekuatan lokal harus dihimpun dalam satu semangat untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan. Saya percaya bahwa dua musuh utama tersebut tidak akan bisa dikalahkan apabila persatuan lokal tidak dibangun melalui pengelolaan kekuasaan yang sehat dan tidak menempatkan lawan tanding sebagai musuh politik.
Praktik “tawanan perang” yang diwujudkan dalam bentuk pemindahan pegawai dari pangkal bawah ke wilayah terpencil karena motif dendam politik dan sakit hati justru akan melemahkan usaha kita membangun persatuan kekuatan lokal.
Praktik semacam itu hanya menciptakan benalu dalam diri sendiri. Ia membuat kita tidak mampu melangkah setahap lebih maju menuju lapangan tanding yang lebih besar dan luas: Halmahera Timur.
Istilah “musuh politik” juga memiliki implikasi yang berbahaya ketika perbedaan pilihan diperlakukan sebagai permusuhan. Ketika mereka yang berbeda dianggap sebagai musuh, maka lahirlah kebijakan tawan-menawan dalam praktik kekuasaan.
Dari hasil pengamatan saya terhadap praktik politik, banyak konflik terjadi mulai dari tingkat daerah, provinsi, hingga pusat. Namun, yang lebih menonjol adalah konflik sosial yang terjadi karena perbedaan pilihan politik.
Memang benar, berbeda pilihan adalah sesuatu yang lumrah dalam diri manusia. Perbedaan merupakan bagian dari kehidupan politik. Yang menjadi persoalan adalah ketika para tim sukses menjual “bakat” calon mereka kepada masyarakat, tetapi tidak menjelaskan apa sebenarnya politik itu.
Yang disampaikan justru lebih banyak manis-manis dan janji semata.
Padahal, politik seharusnya menjadi ruang untuk membicarakan kepentingan rakyat, memperjuangkan kebutuhan hidup, membangun kesadaran, serta menjaga persatuan masyarakat.
Karena itu, perbedaan pilihan tidak semestinya mengubah saudara menjadi musuh. Pemilu seharusnya menjadi ruang kompetisi, bukan arena untuk memutus hubungan sosial, budaya, dan kekeluargaan.
Kita boleh berbeda dalam pilihan, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita kehilangan kesadaran bahwa kita berasal dari akar sosial dan sejarah yang sama.
Halmahera Timur membutuhkan persatuan kekuatan lokal. Kemiskinan dan kebodohan jauh lebih layak ditempatkan sebagai musuh bersama daripada sesama anak negeri yang hanya berbeda pilihan politik.
Pada akhirnya, oposisi rakyat bukan sekadar keberanian untuk berbeda, tetapi keberanian untuk membangun kesadaran. Bukan sekadar melawan, tetapi memahami apa yang sedang dilawan dan untuk siapa perjuangan itu dilakukan.
Sebab, perubahan tidak akan lahir dari masyarakat yang hanya menunggu. Perubahan membutuhkan kesadaran, pendidikan politik, pengorganisasian, dan persatuan.
Dan semua itu harus kembali kepada satu tujuan: manusia, kemanusiaan, dan kehidupan rakyat yang lebih baik.
