Anggota Polres Morotai Di-PTDH, Kapolres Sebut Terkait Kasus Asusila LGBT

MOROTAI, Detikharianpos.com — Seorang anggota Polres Pulau Morotai, Maluku Utara, berinisial Briptu IW diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian. Pemberhentian tersebut disebut berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri dalam kasus asusila yang oleh pimpinan disebut berkaitan dengan LGBT.

IW sebelumnya bertugas di jajaran Polres Pulau Morotai sebelum menjalani proses pemeriksaan dan sidang terkait dugaan pelanggaran yang dilakukannya.

Kapolres Pulau Morotai AKBP Dedi Wijayanto membenarkan adanya pemberhentian tersebut. Ia mengatakan, keputusan PTDH terhadap IW telah diterbitkan dan diserahkan kepada yang bersangkutan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Pemecatan itu kalau tidak salah namanya IW. Itu karena kasus asusila LGBT. Anggota tersebut sudah keluar SK pemecatannya atau PTDH dan sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Mulai terhitung akhir Agustus sudah ada skep-nya, secara otomatis dihentikan,” ungkap Dedi saat diwawancarai awak media, Senin (14/9/2026).

Menurut Dedi, keputusan tersebut merupakan bagian dari penegakan aturan di lingkungan Polri. Ia menegaskan bahwa setiap anggota harus mematuhi ketentuan hukum, disiplin, serta kode etik yang berlaku.

Dedi juga menyampaikan bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah pelanggaran yang dinilai serius, termasuk kasus asusila dan narkoba.

“Kalau itu sudah menjadi atensi pimpinan, maka pimpinan pun tidak bisa membantu. Kemarin setelah sidang dari pimpinan di Polda mengatakan, langsung kembali ke atasan, Kapolres. Apakah membela anggotanya atau tidak? Tetapi karena kasusnya atensi pimpinan, tidak akan kita bela. Seperti kasus LGBT dan narkoba, ini tidak akan kita bela,” tegasnya.

Ia pun mengingatkan seluruh personel Polres Pulau Morotai agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan maupun kode etik kepolisian.

“Saya tegaskan kepada anggota jajaran Polres Morotai, jangan sampai terlibat. Dan tentu sebagai pimpinan, kita tidak akan membela anggota yang terbukti melanggar aturan,” pungkasnya.