Unggahan Akun Facebook dan Klarifikasi Plt. Kadis DLH Haltim Berseberangan, Polemik IUP Kembali Jadi Sorotan

Publik menanti kepastian atas tuduhan yang dilayangkan akun Facebook terkait dugaan jual beli IUP di Halmahera Timur. Benarkah tuduhan itu hoaks, dan beranikah Plt. Kadis DLH menempuh jalur hukum untuk membuktikannya?

Haltim, Detikharianpos.com – Polemik terkait penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Halmahera Timur kembali menjadi sorotan publik. Perhatian masyarakat mengarah pada beredarnya unggahan sebuah akun Facebook yang berisi tuduhan terhadap Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Halmahera Timur, Ardiansyah Madjid, yang kemudian direspons melalui pernyataannya sebagaimana dimuat salah satu media daring.

Perbedaan narasi antara unggahan di media sosial dan klarifikasi yang disampaikan pejabat tersebut memunculkan beragam tanggapan di ruang publik. Sejumlah pihak menilai persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi yang berkepanjangan.

Akun Facebook bernama Tika Lmph mengunggah tulisan yang menyinggung Ardiansyah Madjid, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum Kabupaten Halmahera Timur. Dalam unggahan tersebut, akun itu menuduhkan adanya keterlibatan Ardiansyah dalam proses penerbitan sejumlah IUP serta menyertakan tangkapan layar percakapan yang diklaim berkaitan dengan persoalan tersebut.

Unggahan itu juga memuat narasi yang menyebut adanya pengajuan sembilan IUP, namun hanya satu yang disebut memperoleh persetujuan. Selain itu, akun tersebut mengunggah percakapan yang berisi kalimat, “foto tra kasih liagan no urur tuh” dan balasan, “160 buku itu kasih ilang, masuk baru semua.”

Hingga berita ini diterbitkan, keaslian maupun konteks tangkapan layar percakapan yang beredar tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Di sisi lain, salah satu media daring sebelumnya memberitakan kembali isu penerbitan IUP di Halmahera Timur pada periode 2009–2010. Dalam pemberitaan itu disebutkan sejumlah Surat Keputusan (SK) yang berkaitan dengan penerbitan izin pertambangan, antara lain SK Nomor 188.45/66-540/2009 untuk PT Defesna Utama, SK Nomor 188.45/540-76/2009 untuk PT Subur Berkat Abadi, serta SK Nomor 188.45/540-160 dan 161 Tahun 2010 terkait peningkatan status izin eksplorasi menjadi izin operasi produksi.

Masih dalam pemberitaan yang sama, Ardiansyah Madjid memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi. Ia mengatakan, “Adik konfirmasi ke dorang dulu, seperti apa itu jual beli IUP, karena saya tidak paham bagaimana bisa IUP diperjualbelikan.”

Pernyataan tersebut berbeda dengan narasi yang berkembang dalam unggahan akun Facebook, sehingga polemik mengenai IUP kembali menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah kalangan berharap persoalan tersebut dapat dijelaskan secara komprehensif oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan maupun informasi terkait.

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum mengenai adanya proses hukum yang berkaitan dengan isi unggahan akun Facebook tersebut maupun dugaan yang berkembang di ruang publik. (**)

Penulis : M.Asrul / Redaksi