Keluarga Hj. Latfa Barati Bantah Tanda Tangani Surat Jual Beli Kebun, Dugaan Pemalsuan Akan Dilaporkan ke Polres Haltim

Haltim, Detikharianpos.com – Sengketa kepemilikan kebun kelapa di Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, memasuki babak baru. Keluarga Hj. Latfa Barati melalui Samin Abdurrahman menyatakan akan melaporkan dugaan pemalsuan Surat Keterangan Jual Beli Tanah ke Polres Halmahera Timur setelah membantah pernah menandatangani dokumen yang kini dijadikan salah satu dasar klaim kepemilikan dalam sengketa tersebut.

Dokumen yang dipersoalkan adalah Surat Keterangan Jual Beli Nomor 593.95/DL/2021 yang diterbitkan Pemerintah Desa Lolobata pada 24 Juni 2021.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Hj. Latfa Barati menjual sebidang kebun yang ditanami 332 pohon kelapa dan 15 pohon pala kepada Hi. Sahdan Asri dengan nilai transaksi sebesar Rp250 juta. Dokumen itu juga memuat tanda tangan yang mengatasnamakan penjual dan pembeli serta diketahui oleh Kepala Desa Lolobata.

Namun, keluarga Hj. Latfa Barati membantah isi surat tersebut. Mereka menegaskan tidak pernah menjual kebun dimaksud maupun menandatangani dokumen jual beli tersebut.

“Kami tidak pernah datang menandatangani surat itu dan juga tidak pernah menjual kebun tersebut kepada siapa pun,” ujar Samin Abdurrahman.

Menurutnya, tanda tangan yang tercantum dalam surat tersebut bukan tanda tangan Hj. Latfa Barati. Karena itu, pihak keluarga meminta aparat penegak hukum menyelidiki proses penerbitan dokumen tersebut untuk memastikan keabsahannya.

Pihak keluarga menyatakan akan membuat laporan resmi ke Polres Halmahera Timur pada Senin (3/8/2026). Laporan tersebut, kata mereka, akan dilengkapi dengan dokumen pendukung dan keterangan sejumlah saksi.

“Kami meminta kepolisian mengusut proses penerbitan surat tersebut dan memastikan siapa yang menandatangani dokumen itu apabila benar bukan Hj. Latfa Barati,” kata pihak keluarga.

Kasus ini mencuat di tengah proses penyelidikan laporan dugaan pencurian buah kelapa yang masih ditangani Polsek Wasile. Menurut pihak keluarga, keabsahan surat jual beli tersebut perlu diperjelas karena berkaitan dengan status kepemilikan objek yang disengketakan.

Pihak keluarga juga menyampaikan bahwa mereka memilih melaporkan dugaan pemalsuan dokumen ke Polres Halmahera Timur karena menilai persoalan tersebut memerlukan penanganan yang lebih menyeluruh. Menurut mereka, dugaan keabsahan dokumen merupakan persoalan penting yang perlu mendapatkan kepastian hukum.

Sebelumnya, Kanit Reskrim Polsek Wasile, Fenendi Bora, menyampaikan bahwa perkara dugaan pencurian masih berada pada tahap penyelidikan. Penyidik masih mengedepankan upaya mediasi antara kedua belah pihak. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, penyidik akan menggelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang menggunakan Surat Keterangan Jual Beli Nomor 593.95/DL/2021 maupun Pemerintah Desa Lolobata belum memberikan tanggapan atas bantahan keluarga Hj. Latfa Barati terkait dugaan pemalsuan dokumen tersebut. Redaksi juga masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Polsek Wasile terkait pernyataan pihak keluarga serta dari seluruh pihak yang berkaitan guna memenuhi prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.