Vape Jadi Sasaran Baru Narkoba, Kapolda Malut Tegas Larang Seluruh Anggota Polisi Gunakan Rokok Elektrik

Ternate, detikharianpos.com – Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol. Arif Budiman, mengambil langkah tegas dalam membentengi institusi kepolisian dari ancaman narkotika berkedok gaya hidup modern. Jenderal bintang dua itu resmi melarang seluruh personel Polri di jajarannya menggunakan rokok elektrik atau vape.

Kebijakan preventif ini merujuk langsung pada Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Irjen Pol. Arif Budiman mengungkapkan, keputusan tersebut didasari oleh kian canggihnya modus operandi peredaran gelap narkotika saat ini. Sindikat kejahatan kini mulai melirik cairan (liquid) vape sebagai medium baru penyelundupan zat adiktif.

“Perkembangan modus penyalahgunaan narkotika semakin beragam. Cairan rokok elektrik kini kerap dimanfaatkan karena secara kasatmata sangat sulit dibedakan antara cairan biasa dengan cairan yang telah disusupi zat narkotika,” tegas Kapolda Malut.

Salah satu poin krusial yang menjadi atensi khusus Polda Maluku Utara adalah potensi penyalahgunaan zat etomidate melalui perangkat vape. Perlu diketahui, zat tersebut kini telah resmi diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 15 Tahun 2025.

Dengan celah kerawanan tersebut, Kapolda menilai larangan ini adalah harga mati untuk menjaga integritas, kedisiplinan, serta marwah institusi. Aturan ini tidak main-main—berlaku tanpa pengecualian bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), mulai dari tingkat Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek, baik saat jam dinas maupun di luar jam

Kapolda Malut menekankan bahwa perang terhadap narkotika tidak boleh tebang pilih dan harus dimulai dari rumah sendiri (clean from inside). Anggota Polri dituntut untuk berdiri di garis terdepan sebagai teladan bagi masyarakat, bukan justru menjadi bagian dari pelanggaran hukum.

“Pemberantasan narkotika harus dimulai dari lingkungan internal Polri. Anggota harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan narkotika maupun perilaku yang bertentangan dengan aturan,” ujar Irjen Pol. Arif Budiman.

Melalui penegakan Surat Edaran Kapolri ini, Polda Maluku Utara berkomitmen untuk memperkuat pengawasan internal secara ketat. Langkah ini sekaligus menjadi wujud nyata dalam membangun lingkungan kepolisian yang sehat, disiplin, dan profesional demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri