Kalbar, Detikharianpos.com – Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 diperkirakan memicu perpindahan konsumen ke Pertalite. Lonjakan konsumsi BBM subsidi tersebut berpotensi menambah beban kompensasi pemerintah hingga Rp17 triliun, sehingga DPR dan pemerintah mulai mengkaji berbagai skema stimulus untuk mengurangi dampaknya terhadap masyarakat
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mengatakan pemerintah dan DPR sedang menghitung sejumlah opsi insentif pasca penyesuaian harga BBM nonsubsidi.
Sudah didiskusikan dengan pemerintah. Saat ini sedang dilakukan penghitungan apa yang nanti menjadi stimulus atau insentif sektor, kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/6/2026)
Menurut dia, kenaikan harga BBM berpotensi memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat. Karena itu, pemerintah berupaya memastikan kelompok yang terdampak memperoleh dukungan yang tepat
Selisih Harga Rp6.250 per Liter Jadi Pemicu
PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Di sisi lain, harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter. Selisih harga yang kini mencapai Rp6.250 per liter dinilai menjadi faktor utama yang mendorong konsumen beralih ke BBM subsidi.
Peneliti Ekonomi sekaligus Strategic Research Manager CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebut kondisi tersebut menciptakan insentif ekonomi yang kuat bagi masyarakat untuk menekan pengeluaran transportasi
Kenaikan harga Pertamax memang tidak menimbulkan gaung besar. Namun dengan selisih harga sekitar Rp6.250 per liter, dorongan bagi konsumen untuk beralih ke BBM subsidi menjadi sangat kuat,”katanya
Fenomena itu dikenal sebagai trading-down effect, yaitu perpindahan konsumen dari produk yang lebih mahal ke produk yang lebih murah saat daya beli tertekan
CORE Indonesia memperkirakan konsumsi Pertalite dapat meningkat antara 7 hingga 12 persen apabila selisih harga bertahan dalam beberapa bulan ke depan.
Lonjakan tersebut berpotensi menambah beban kompensasi pemerintah antara Rp4 triliun hingga Rp17 triliun.
Selain membebani APBN, peningkatan konsumsi Pertalite juga berisiko mengganggu distribusi BBM subsidi apabila perpindahan pengguna terjadi lebih cepat dari perkiraan.
Selain membebani APBN, peningkatan konsumsi Pertalite juga berisiko mengganggu distribusi BBM subsidi apabila perpindahan pengguna terjadi lebih cepat dari perkiraan.
Dengan kuota yang lebih terbatas, migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite berpotensi meningkatkan tekanan terhadap penyaluran BBM subsidi pada semester II 2026. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang perlu diantisipasi pemerintah agar pasokan tetap terjaga dan beban kompensasi energi tidak membengkak.
Penulis : Ricki Wiranto
