Haltim, Detikharianpos.com – Himpunan Pelajar Mahasiswa Maba Pura (HPMM) menyatakan sikap tegas menolak pelaksanaan konsultasi publik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Feni Haltim (PT FHT) yang digelar di Jakarta. Organisasi mahasiswa tersebut menilai pelaksanaan konsultasi di luar Halmahera Timur telah mengabaikan hak masyarakat yang akan terdampak langsung oleh rencana investasi perusahaan.
HPMM menegaskan, konsultasi publik AMDAL semestinya dilaksanakan di Halmahera Timur agar masyarakat terdampak, tokoh adat, pemerintah desa, nelayan, petani, pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi secara langsung dalam memberikan masukan terhadap dokumen lingkungan tersebut.
Menurut HPMM, pelaksanaan pembahasan AMDAL di Jakarta berpotensi membatasi ruang partisipasi masyarakat lokal dan tidak mencerminkan prinsip keterbukaan serta pelibatan publik sebagaimana diamanatkan dalam proses penyusunan dokumen AMDAL.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebagai bentuk protes, HPMM menyatakan akan memboikot seluruh aktivitas PT Feni Haltim apabila perusahaan tetap melanjutkan proses pembahasan AMDAL tanpa melibatkan masyarakat Halmahera Timur secara maksimal. Mereka juga mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk mengevaluasi mekanisme konsultasi publik agar seluruh tahapan penyusunan AMDAL berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
HPMM menegaskan bahwa investasi pada prinsipnya tidak ditolak. Namun, setiap investasi harus menghormati hak-hak masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta menjamin ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan perizinan.
Pantauan di lokasi, hingga Senin (27/7/2026) pukul 11.31 WIT, massa aksi HPMM masih bertahan dan belum membubarkan diri. Massa terus menyampaikan penolakan terhadap pembahasan konsultasi publik AMDAL PT Feni Haltim di Jakarta serta mendesak agar proses tersebut dipindahkan ke Halmahera Timur sehingga masyarakat yang akan terdampak dapat terlibat secara langsung.
Aksi berlangsung dalam pengawalan aparat keamanan dan situasi terpantau kondusif. HPMM menyatakan akan terus mengawal seluruh proses penyusunan dokumen AMDAL PT Feni Haltim hingga seluruh tahapan dilakukan secara terbuka, melibatkan masyarakat terdampak, dan mengedepankan prinsip perlindungan lingkungan serta keadilan bagi warga.
Hingga berita ini diterbitkan pada Senin, 27 Juli 2026, pihak PT Feni Haltim maupun instansi pemerintah terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan pelaksanaan konsultasi publik AMDAL dilakukan di Jakarta. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak perusahaan maupun pemerintah guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
