Kasus Dugaan Perzinaan Oknum Polres Halteng hingga Perempuan Hamil, Keluarga Minta Kapolda Bertindak Tegas

Ternate, Detikharianpos.com — Sehari setelah Kapolda Maluku Utara menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 21 personel Polda Maluku Utara, dugaan pelanggaran etik kembali mencuat di lingkungan kepolisian.

Seorang anggota Polres Halmahera Tengah (Halteng) berinisial H diduga menjalin hubungan dengan seorang perempuan berinisial PNF alias Putri hingga menyebabkan perempuan tersebut hamil.

Dugaan tersebut disampaikan Putri kepada media ini, Selasa (8/9/2026). Ia mengaku kehamilannya merupakan hasil hubungan dengan H.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pernyataan Putri juga dibenarkan oleh Nurjani, ibu kandungnya. Nurjani meminta Kapolda Maluku Utara bersama Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Maluku Utara turun tangan untuk memanggil dan memeriksa H.

“Sebagai ibu kandung, saya sangat terpukul dan sakit hati melihat kondisi anak saya. Kami meminta keadilan yang seadil-adilnya. Kapolda Malut dan Kabid Propam harus segera turun tangan, panggil dan periksa oknum tersebut. Jika terbukti, harus ada tindakan tegas,” ujar Nurjani.

Selain dugaan hubungan dengan anggota kepolisian tersebut, Putri juga mengungkap dugaan tindakan kekerasan dan perusakan terhadap tempat tinggalnya.

Menurut pengakuannya, kamar kos yang ditempatinya diduga dirusak dan sejumlah barang miliknya dibawa oleh pihak yang ia tuduh terlibat. Barang tersebut antara lain telepon seluler, obat asma, uang, serta barang dagangan milik orang lain yang berada di lokasi.

“Mereka hancurkan kosan saya. HP dan harta saya dirampas, obat asma dirampas, uang saya diambil. Barang jualan orang juga diambil. Bahkan saya hampir ditelanjangi dua kali. Saya diseret di Polres dan hampir dipukul di dalam Polres,” kata Putri.

Putri mengatakan persoalan tersebut sebelumnya sempat diselesaikan melalui proses perdamaian. Dalam kesepakatan tersebut, menurutnya, kedua pihak diminta tidak saling bersinggungan dan tidak mengajukan tuntutan material maupun moril di kemudian hari.

Ia juga mengaku pernah menerima uang sebesar Rp5 juta dari pihak yang disebutnya terkait dengan dugaan pemukulan. Uang tersebut, menurut Putri, diberikan untuk biaya pengobatan.

Namun, persoalan kembali mencuat setelah Putri menduga pihak yang disebutnya sebagai istri H memperoleh informasi mengenai pemeriksaan kehamilan dirinya melalui rekam medis.

Putri mengaku memiliki bukti yang menurutnya berkaitan dengan dugaan akses terhadap data pemeriksaan medis tersebut. Ia mempertanyakan bagaimana informasi mengenai riwayat pemeriksaan kesehatannya dapat diketahui pihak lain.

“Saya tidak minta pertanggungjawaban. Yang saya heran, kenapa mereka buka rekam medis saya? Rekam medis dalam rangka apa?” ujar Putri.

Putri menyebut persoalan dugaan hubungan dengan H telah dilaporkan ke Propam Polres Halmahera Tengah. Menurutnya, laporan tersebut dibuat pada Selasa pagi dan telah dilengkapi tanda tangan serta bukti penerimaan laporan.

“Sudah saya laporkan langsung ke Propam. Tadi pagi saya buat. Sudah keluar tanda tangan dan bukti laporannya, jadi sudah resmi,” katanya.

Ia juga mengaku telah dimintai keterangan oleh pihak Propam terkait laporan tersebut.

“Kasus ini saya sudah laporkan ke Propam Halteng dan sudah dimintai keterangan,” ujar Putri.

Putri berharap laporan tersebut ditangani secara terbuka, profesional, dan tanpa intervensi dari pihak mana pun. Ia meminta dugaan pelanggaran yang dilaporkannya diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, media ini masih berupaya meminta konfirmasi kepada Propam Polres Halmahera Tengah terkait status laporan tersebut, termasuk langkah pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebut dalam laporan.

Hingga berita ini diterbitkan, seluruh tuduhan yang disampaikan Putri dan keluarganya masih berupa dugaan dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang terbukti secara hukum. Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi H maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan.