Detikharianpos.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara menyampaikan keprihatinan serius atas kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seorang pengendara sepeda motor dengan dump truck milik PT PIM yang beroperasi di wilayah kerja PT ANI, Kabupaten Halmahera Timur.
Bagi kami, penegakan hukum harus berjalan secara transparan, profesional, objektif, dan tidak boleh menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang terlibat. Terlebih, perkara tersebut menyangkut keselamatan masyarakat dan melibatkan kendaraan operasional perusahaan.
Atas dasar tersebut, BEM Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara menyampaikan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak Kapolda Maluku Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara oleh Polres Halmahera Timur.
Evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum, profesional, transparan, serta bebas dari konflik kepentingan.
2. Mendesak Kapolda Maluku Utara mengambil tindakan tegas terhadap Kapolres Halmahera Timur apabila ditemukan pelanggaran prosedur, ketidakprofesionalan, konflik kepentingan, atau kelalaian dalam penanganan perkara.
Apabila hasil evaluasi dan pemeriksaan internal menemukan adanya pelanggaran sebagaimana dimaksud, BEM meminta Kapolda Maluku Utara mengambil langkah sesuai ketentuan dan kewenangan yang berlaku, termasuk mempertimbangkan pencopotan dari jabatan apabila memenuhi dasar hukum dan administratif.
3. Mendesak aparat penegak hukum tetap memproses JPO sesuai ketentuan hukum apabila status tersangka didukung oleh alat bukti yang sah dan cukup.
BEM menegaskan bahwa proses hukum terhadap JPO harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan alat bukti. Apabila berdasarkan hasil penyidikan terdapat dasar hukum yang cukup untuk mempertahankan status tersangka, maka proses hukum harus dilanjutkan secara transparan dan tidak dihentikan tanpa alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mendesak PT ANI melakukan evaluasi terhadap hubungan kerja dan kontrak dengan PT PIM terkait perkara kecelakaan lalu lintas serta dugaan kasus pencurian dan penjualan ore nikel.
Evaluasi tersebut perlu dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan fakta hukum yang diperoleh, dengan tetap menghormati proses hukum serta asas praduga tak bersalah terhadap setiap pihak yang belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
BEM Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara juga meminta PT ANI dan PT PIM membuka informasi yang relevan kepada aparat penegak hukum, termasuk mengenai status kendaraan, pengemudi, prosedur operasional, serta penerapan standar keselamatan kerja dan keselamatan lalu lintas yang berkaitan dengan kejadian tersebut.
BEM Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara berdiri bersama prinsip keadilan, transparansi, dan supremasi hukum. Kami tidak ingin proses hukum terhadap perkara ini berhenti pada kepentingan pihak tertentu.
Kami meminta seluruh fakta diperiksa secara menyeluruh, setiap alat bukti dinilai secara objektif, dan setiap pihak yang terbukti melanggar hukum dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, kami meminta Kapolda Maluku Utara memberikan perhatian serius terhadap perkara ini dan memastikan proses penegakan hukum di Kabupaten Halmahera Timur berjalan secara profesional, independen, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
