Halmahera timur, detikharianpos.com – Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia (SeOPMI) Halmahera Timur kembali mempertanyakan komitmen Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur, Idrus E. Maneke, terkait rencana rapat bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk membahas persoalan aset daerah, khususnya kondisi Asrama Mahasiswa Halmahera Timur di Ternate.
SeOPMI meminta pimpinan DPRD tidak hanya menyampaikan komitmen pengawasan kepada publik, tetapi juga menjelaskan perkembangan dan hasil tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap persoalan tersebut.
Sebelumnya, pada Senin, 16 November 2026, pimpinan DPRD Haltim menyampaikan kepada awak media bahwa pihaknya akan kembali membawa persoalan tersebut dalam agenda rapat bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pada keesokan harinya.
Dalam pernyataan yang disampaikan saat itu, pimpinan DPRD menegaskan:
“Sebagai bentuk keseriusan mengawal persoalan ini, pimpinan DPRD memastikan akan kembali membawa dan menekan masalah ini dalam agenda rapat bersama dengan dinas terkait pada besok hari, guna memastikan BPKAD segera mengambil langkah nyata.”
Namun, perkembangan berikutnya justru memunculkan pertanyaan mengenai kepastian agenda tersebut.
Dalam pemberitaan pada Selasa, 17 November 2026, Ketua DPRD Haltim kembali menyoroti lambannya tindak lanjut BPKAD, khususnya bidang pengelolaan aset. Idrus menyebut pihaknya telah berulang kali mengingatkan instansi terkait, tetapi belum melihat langkah konkret terhadap persoalan yang diadukan.
Bahkan, ia mengungkapkan Komisi III DPRD Haltim sebelumnya telah melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi fisik Asrama Mahasiswa Haltim di Ternate. Hasil peninjauan tersebut menunjukkan perlunya penanganan segera untuk mencegah kerusakan bangunan semakin parah.
Ketua DPRD juga mendorong pemerintah daerah mempertimbangkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT), sepanjang memenuhi persyaratan dan kriteria keadaan darurat.
Dalam perkembangan yang sama, pimpinan DPRD menyebut persoalan tersebut akan kembali dibahas bersama dinas terkait pada Rabu, 18 November 2026.
SeOPMI Minta Hasil Pengawasan Dibuka ke Publik
Menanggapi perkembangan tersebut, SeOPMI HALTIM mempertanyakan kepastian tindak lanjut dari komitmen pimpinan DPRD.
Organisasi ini meminta penjelasan apakah agenda rapat yang sebelumnya dijanjikan telah dilaksanakan, apakah kemudian dijadwalkan ulang, atau masih dalam tahap koordinasi dengan pihak terkait.
Jika rapat telah berlangsung, SeOPMI meminta DPRD menyampaikan hasil pembahasan, termasuk rekomendasi, kesepakatan, serta langkah konkret yang harus dijalankan BPKAD.
Sebaliknya, apabila rapat belum terlaksana, pimpinan DPRD diminta menjelaskan alasan penundaan dan memastikan jadwal tindak lanjutnya.
Menurut SeOPMI, persoalan Asrama Mahasiswa Haltim di Ternate bukan persoalan baru. Kondisi fasilitas yang membutuhkan perhatian, termasuk persoalan ketersediaan air bersih dan kebutuhan perbaikan bangunan, telah menjadi perhatian mahasiswa dan masyarakat.
Karena itu, lambannya penanganan persoalan tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah daerah, terutama instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan aset.
DPRD Diminta Maksimalkan Fungsi Pengawasan
SeOPMI HALTIM menegaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Karena itu, komitmen pimpinan DPRD harus diwujudkan melalui pengawasan yang terukur, bukan sekadar pernyataan di ruang publik.
Menurut organisasi tersebut, hasil pengawasan DPRD semestinya dapat diketahui masyarakat, terutama ketika persoalan yang dibahas menyangkut aset daerah dan fasilitas yang memiliki kepentingan langsung bagi mahasiswa Halmahera Timur.
SeOPMI juga meminta BPKAD memberikan penjelasan mengenai langkah penanganan yang telah dilakukan, kendala yang dihadapi, serta kepastian penyelesaian persoalan Asrama Mahasiswa Haltim di Ternate.
Bagi SeOPMI, transparansi bukan hanya menyampaikan bahwa persoalan sedang dibahas, tetapi juga membuka perkembangan, keputusan, dan realisasi tindak lanjutnya.
Organisasi tersebut menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada kejelasan dan langkah nyata dari pemerintah daerah maupun DPRD.
Janji Pengawasan Harus Dibuktikan
SeOPMI mengingatkan bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan pernyataan keseriusan dari wakil rakyat, tetapi juga bukti bahwa fungsi pengawasan benar-benar dijalankan.
Jangan sampai persoalan aset daerah yang telah berulang kali disoroti justru terus berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian.
DPRD harus memastikan setiap rekomendasi pengawasan ditindaklanjuti oleh OPD yang bertanggung jawab.
Bagi SeOPMI HALTIM, kepentingan mahasiswa dan masyarakat tidak boleh terus menunggu di tengah persoalan yang sebenarnya membutuhkan koordinasi serta tindakan nyata.
Publik berhak tahu, DPRD harus menjawab, dan pemerintah daerah harus menindaklanjuti.































