Ternate, detikharianpos.com — Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara resmi menetapkan dua tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan belanja barang habis pakai pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023.
Kedua tersangka tersebut yakni mantan Kepala Disperindag Provinsi Maluku Utara berinisial YWH dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial MHAJ.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Utara, Matheos Matulessy, dalam keterangan pers, Senin (5/10/2026), mengatakan penetapan tersangka dilakukan oleh tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Maluku Utara setelah mengantongi sejumlah alat bukti.
“Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh sejumlah alat bukti dalam proses penyidikan perkara tersebut,” ujar Matheos.
Dalam proses penyidikan, Kejati Maluku Utara telah memeriksa 45 saksi, menghadirkan ahli yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, serta mengamankan sejumlah barang bukti dan surat, termasuk hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Berdasarkan hasil audit tersebut, ditemukan kerugian keuangan negara dalam kegiatan belanja barang yang dijual atau diserahkan kepada masyarakat pada 2021 hingga 2023 di Disperindag Provinsi Maluku Utara.
“Atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, diperoleh kerugian keuangan negara sebesar Rp2.602.824.429 atau sekitar Rp2,6 miliar,” terang Matheos.
Kerugian negara tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam konstruksi perkara yang kini didalami penyidik.
Penyidik juga masih mendalami mekanisme pengadaan dan penggunaan anggaran, kewenangan masing-masing pihak, serta dugaan peran kedua tersangka dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Terhadap kedua tersangka, penyidik menerapkan sangkaan Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu, keduanya juga disangkakan secara subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo. Pasal 618 jo. Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Setelah penetapan tersangka, penyidik mengagendakan waktu untuk melakukan pemanggilan terhadap keduanya untuk diperiksa dengan status sebagai tersangka,” tandas Matheos.
