Halmahera timur, detikharianpos.com – Kondisi jalan penghubung Desa Sowoli, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), menuju Desa Sakam, Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), menjadi sorotan Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia Halmahera Timur (SeOPMI HALTIM).
Organisasi tersebut mendesak Gubernur Maluku Utara serta Bupati Halmahera Timur dan Bupati Halmahera Tengah agar segera memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan yang dinilai membutuhkan peningkatan.
Berdasarkan dokumentasi kondisi di lapangan, ruas jalan penghubung kedua wilayah tersebut masih didominasi material tanah, kerikil, dan bebatuan. Permukaan jalan yang tidak rata menunjukkan bahwa akses transportasi tersebut masih membutuhkan penanganan dan peningkatan kualitas infrastruktur.
Padahal, jalan Sowoli–Sakam memiliki peran penting dalam menghubungkan wilayah Kabupaten Halmahera Timur dengan Kabupaten Halmahera Tengah. Akses tersebut diharapkan dapat menunjang mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas sosial dan perekonomian antarwilayah.
SeOPMI HALTIM menilai, persoalan infrastruktur tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut hanya karena adanya perbedaan batas administrasi pemerintahan. Pemerintah provinsi maupun kedua pemerintah kabupaten perlu membangun koordinasi agar kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan yang layak dapat segera ditindaklanjuti.
Atas dasar itu, SeOPMI HALTIM meminta Gubernur Maluku Utara dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara untuk turun langsung melihat kondisi jalan penghubung Sowoli–Sakam.
Selain melakukan peninjauan, pemerintah juga diminta mengidentifikasi status dan fungsi ruas jalan tersebut guna memastikan kewenangan serta tanggung jawab penanganannya sesuai ketentuan yang berlaku.
SeOPMI HALTIM menegaskan, apabila ruas jalan tersebut membutuhkan penanganan lintas wilayah, Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu memfasilitasi koordinasi antara Pemkab Halmahera Timur dan Pemkab Halmahera Tengah.
Langkah tersebut dinilai penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan ataupun saling melempar tanggung jawab, sementara masyarakat terus menghadapi keterbatasan infrastruktur.
Organisasi ini juga mempertanyakan perhatian pemerintah terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Sebab, pembangunan daerah tidak cukup hanya diukur dari banyaknya proyek yang direalisasikan, tetapi juga dari ketersediaan akses transportasi yang layak, aman, dan mampu menunjang aktivitas masyarakat.

Enam Tuntutan SeOPMI HALTIM
Dalam menyikapi persoalan tersebut, SeOPMI HALTIM menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah, yaitu:
1. Mendesak Gubernur Maluku Utara memberikan perhatian serius terhadap kondisi jalan penghubung Sowoli–Sakam.
2. Meminta Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara segera melakukan peninjauan dan kajian teknis terhadap kondisi ruas jalan tersebut.
3. Mendorong koordinasi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemkab Halmahera Timur, dan Pemkab Halmahera Tengah untuk memastikan status kewenangan serta tanggung jawab penanganannya.
4. Meminta pemerintah mengkaji kebutuhan peningkatan kualitas jalan, baik melalui pengerasan maupun pengaspalan sesuai kondisi teknis di lapangan.
5. Mendesak adanya perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur melalui APBD provinsi maupun APBD kabupaten sesuai kewenangan masing-masing.
6. Meminta pemerintah membuka informasi kepada publik mengenai rencana penanganan serta tahapan pembangunan jalan tersebut.
SeOPMI HALTIM menegaskan bahwa persoalan jalan penghubung Sowoli–Sakam harus menjadi perhatian bersama. Konektivitas antarwilayah tidak boleh terhambat hanya karena batas administrasi pemerintahan.
Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama kedua pemerintah kabupaten diharapkan mampu menghadirkan solusi konkret melalui koordinasi dan perencanaan pembangunan yang terarah.
Bagi SeOPMI HALTIM, jalan bukan sekadar hamparan tanah, kerikil, bebatuan, dan aspal. Jalan merupakan urat nadi konektivitas, penggerak pertumbuhan ekonomi, serta bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan.
Masyarakat kini membutuhkan kejelasan dan tindakan nyata, bukan sekadar wacana. Pemerintah diharapkan segera memberikan perhatian agar akses penghubung dua kabupaten tersebut dapat ditingkatkan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
SeOPMI HALTIM: Pemerataan Pembangunan Harus Terlihat Sampai ke Jalan Penghubung Antarkabupaten!































