Taliabu, Detikharianpos.com – Ketidakhadiran Bhabinkamtibmas Desa Tikong saat berlangsungnya mediasi sengketa kepemilikan tanah di Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara, Senin (6/7/2026), menjadi sorotan masyarakat. Mediasi yang membahas perkara sensitif tersebut justru berakhir ricuh hingga terjadi dugaan penghinaan dan pemukulan terhadap mantan Kepala Desa Tikong, M. A. H.
Menurut keluarga korban dan sejumlah warga, sengketa tanah merupakan persoalan yang sangat rawan memicu konflik sehingga setiap forum mediasi semestinya mendapat pengawalan dari aparat keamanan, terutama Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri di tingkat desa.
Namun, saat insiden terjadi, Bhabinkamtibmas Desa Tikong maupun Babinsa diketahui tidak berada di lokasi. Kondisi itu dinilai membuat forum mediasi tidak memiliki pengamanan yang memadai ketika situasi mulai memanas.
Penjabat Kepala Desa Tikong, Husdin La Kilo, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa Bhabinkamtibmas tidak diundang dalam mediasi kedua tersebut.
“Ini mediasi kedua. Saat mediasi pertama saya sempat menghubungi, tetapi beliau sedang ada kegiatan di Bobong sehingga belum sempat hadir. Waktu itu hanya Babinsa yang hadir,” ujar Husdin, Selasa (7/7/26).
Ia menjelaskan, pada mediasi kedua terjadi perubahan jadwal sehingga dirinya lupa memberitahukan kepada Bhabinkamtibmas.
“Mediasi kedua, di hari pemukulan itu saya lupa menghubungi karena ada perubahan jadwal. Saya juga tidak tahu keberadaan Bhabinkamtibmas. Saya lupa memberitahu,” katanya.
Pengakuan tersebut memicu pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, mediasi berlangsung pada hari Senin, yang merupakan hari kerja, dan membahas sengketa tanah yang telah lama diperselisihkan oleh para pihak.
Warga menilai Pemerintah Desa Tikong seharusnya tidak melanjutkan mediasi sebelum memastikan kehadiran aparat keamanan, mengingat perkara yang dibahas berpotensi menimbulkan gesekan antarwarga.
“Kalau dari awal Bhabinkamtibmas hadir, mungkin situasi yang mulai memanas bisa lebih cepat dikendalikan. Perkara tanah seperti ini bukan persoalan biasa, tetapi persoalan yang sangat sensitif,” ujar salah seorang warga.
Selain menyoroti penyelenggaraan mediasi, masyarakat juga meminta Kapolsek Taliabu Utara dan Kasat Bimas Polres Pulau Taliabu mengambil langkah evaluasi terhadap keaktifan Bhabinkamtibmas Desa Tikong dalam menjalankan tugas pembinaan dan pengamanan di wilayah binaannya.
Lebih lanjut, warga berharap Kapolsek bersama Kasat Bimas Polres Pulau Taliabu melakukan pemantauan terhadap kehadiran seluruh personel Bhabinkamtibmas di desa-desa binaan. Menurut informasi yang di terima media ini, dari sekitar 10 desa yang memiliki Bhabinkamtibmas, aparat tersebut dinilai jarang berada di desa sehingga kehadirannya belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
“Bhabinkamtibmas adalah garda terdepan Polri yang seharusnya hadir di tengah masyarakat. Kalau dalam mediasi perkara sensitif saja tidak berada di tempat, bagaimana masyarakat bisa merasa terlindungi ketika muncul persoalan lain seperti konflik warga, peredaran minuman keras, atau kepemilikan senjata tajam,” ungkap seorang warga.
Masyarakat berharap kejadian di Desa Tikong menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Desa maupun jajaran Polri agar setiap mediasi yang berpotensi memicu konflik ke depan dilaksanakan dengan koordinasi yang lebih baik serta melibatkan unsur keamanan demi menjaga situasi tetap aman dan kondusif. (*)
