Taliabu, Detikharianpos.com – Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3A-KB) memacu penguatan sinergi lintas sektor dalam mendorong transformasi sosial, khususnya pada upaya perlindungan perempuan dan anak dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) tingkat Provinsi Maluku Utara di Ternate, Selasa (07/04/2026).
Kepala Dinas P3A-KB Pulau Taliabu, Surati Kene, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan para pemangku kepentingan menjadi fondasi utama dalam menciptakan perubahan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
Menurutnya, transformasi sosial tidak dapat dipisahkan dari upaya perlindungan perempuan dan anak yang saat ini menghadapi tantangan semakin kompleks. Oleh karena itu, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi langkah strategis yang harus terus didorong.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan kejahatan kompleks dengan modus yang terus berkembang. Data yang terlapor kemungkinan hanya sebagian kecil dari kondisi sebenarnya,” ujar Surati.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Simfoni Kementerian PPPA, tren laporan kasus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan kolaboratif.
“Penanganan tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi nyata dari berbagai pihak, mulai dari lembaga pendidikan, dunia usaha, hingga keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, sejumlah indikator pembangunan gender di Maluku Utara menunjukkan capaian positif. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tercatat sebesar 80,08 persen pada 2024, melampaui rata-rata nasional.
Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) mengalami penurunan dari 0,519 menjadi 0,508, serta angka perkawinan anak turun signifikan dari 13,09 persen pada 2021 menjadi 6,88 persen pada 2024.
“Capaian ini menjadi bukti bahwa sinergi yang dibangun mulai memberikan hasil. Namun, upaya penguatan tetap harus dilakukan secara berkelanjutan,” tambahnya.
Melalui Rakorda ini, diharapkan terbangun komunikasi yang semakin solid antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota guna memastikan transformasi sosial berjalan seiring dengan meningkatnya perlindungan perempuan dan anak.
“DP3A-KB Pulau Taliabu akan terus mendorong program-program inovatif agar tren positif ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun 2026 dan seterusnya,” tutup Surati.
