Ternate, detikharianpos.com – Sebanyak 19 kepala sekolah (Kepsek) di Kota Ternate, Maluku Utara, mendatangi kantor Dinas Pendidikan untuk mempertanyakan keputusan pemberhentikan yang dianggap secara sepihak dan tidak sesuai prosedur.
Para guru melakukan protes atas pemberhentian tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan meminta kejelasan terkait perubahan atau pemberhentian status mereka sebagai Kepsek dalam sistem Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK)
Untuk diketahui bahwa sistem GTK adalah layanan digital atau portal resmi yang dikelolah oleh Kementrian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memverifikasi, memantau, dan mengelola data GTK di indonesia.
Dari total tersebut, 17 diantaranya adalah Kepsek Sekolah Dasar (SD) sementara dua lainya berstatus sebagai Kepsek Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Selain itu, penempatan sebagai tenaga pendidikan (Tendik) dianggap merugikan mereka, karena tidak sejalan dengan status sertifikasi profesi guru yang dimiliki.
Kepsek SMP Negeri 13 Kota Ternate, Jafar Noho, mengatakan dirinya baru mengetahui adanya perubahan data tersebut setelah mendapati pemeberitahuan dari teman seprofesi bukan melalui pemberitahuan resmi instansi.
“Setelah saya cek, data saya sudah berpindah ke sekolah lain (SMP Negeri 2 Kota Ternate). Saya coba cek ternyata benar, dan disana data saya berubah jadi tenaga administrasi” Ucap fajar Kepada media Senin (28/09/2026)
Jafar menjelaskan, perubahan data sebagai tenaga administrasi disebut akan memengaruhi statusnya sebagai guru. Menurutnya pemindahan kepala sekolah semestinya didasarkan pada SK definitif yang sah dan melalui mekanisme serah terima jabatan (Sertijab).
“Kami jalankan tugas ada SK definitif dari Wali Kota Ternate, sampai hari ini saya belum terima SK yang baru. Terus kasih pindah data kami itu dengan dasar apa, harusnya data itu pindah dengan dasar Surat Keputusan (SK) Wali Kota,” jelasnya.
Jafar menyayangkan atas perubahan yang ikut mencatut nama nya dan para Kepsek yang lain.
Apalagi dirinya baru satu tahun periode bertugas.
Sementara, kata dia, beberapa Kepsek lainnya yang masa tugasnya sudah di atas sepuluh tahun justru tak dicantumkan dalam masalah tersebut.
Kebijakan periodenisasi kepemimpinan sekolah yang diterapkan Dinas Pendidikan juga dinilai tidak konsisten dan tebang pilih.
Sementara untuk hasil
pertemuan bersama Kepala Dinas pendidikan belum ada solusinya, para guru diminta untuk menunggu perbaikan sistemnya.
