Halmahera timur, detikharianpos.com — Kepala Bidang Aset dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), Syena Seba, memberikan klarifikasi terkait polemik pasokan air di asrama mahasiswa Jambula yang sebelumnya mendapat sorotan dari Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia (SeOPMI) Haltim.
Syena mengatakan, dirinya telah menerima informasi mengenai persoalan pasokan air PDAM di asrama mahasiswa tersebut sejak Selasa. Ia mengaku telah berkomitmen untuk membantu mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Saya sudah menerima konfirmasinya terkait air PDAM di asrama Jambula dari hari Selasa,” ujar Syena.
Menurut Syena, dirinya sempat meminta waktu kepada Ketua SeOPMI Haltim untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia menyebut telah menyampaikan agar diberikan waktu hingga Jumat untuk membantu menyelesaikan persoalan air di asrama mahasiswa.
“Saya berjanji untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dalam waktu dekat dan sempat saya sampaikan pada hari Jumat saja kepada Ketua SeOPMI,” katanya.
Syena menjelaskan, permintaan waktu tersebut disampaikannya karena dirinya telah memiliki komitmen untuk membantu menyelesaikan persoalan yang disampaikan mahasiswa.
Ia kemudian mempertanyakan kritik yang diarahkan kepada DPRD maupun Pemerintah Daerah (Pemda) dengan bahasa yang menurutnya kurang tepat.
“Benar saya menyampaikan pernyataan tersebut kepada Ketua SeOPMI karena saya kan sudah berjanji menyelesaikan masalah tersebut. Mengapa Ketua SeOPMI mengkritik DPRD dan Pemda dengan bahasa yang tidak wajar sebagai seorang mahasiswa,” jelasnya.
Syena Siap Menerima Evaluasi
Syena juga menyatakan kesiapannya menerima evaluasi apabila persoalan tersebut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
Menurutnya, sebagai seorang ibu sekaligus Pegawai Negeri Sipil (PNS), dirinya siap menerima keputusan yang nantinya diambil oleh Bupati Halmahera Timur.
“Saya ibu, kami selaku PNS siap apabila akan dilakukan evaluasi dan siap menerima keputusan yang akan diambil oleh Pak Bupati,” ujarnya.
Kecewa atas Pernyataan di Media Sosial
Syena mengaku kecewa sekaligus marah karena menurutnya komitmen untuk membantu menyelesaikan persoalan air tersebut tidak dihargai.
Ia mengatakan, dirinya bahkan bersedia mencari solusi sementara dengan meminjam uang terlebih dahulu apabila diperlukan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut.
“Saya sangat marah dikarenakan sudah saya sampaikan akan diselesaikan, meskipun uangnya saya pinjam dulu. Tetapi tidak dihargai dan berkoar-koar di media sosial dengan bahasa yang tidak pantas,” katanya.
Menurut Syena, pernyataan yang disampaikan di media sosial tersebut membuat dirinya memilih menunda tindak lanjut penyelesaian persoalan air hingga adanya permohonan maaf dari Ketua SeOPMI.
“Makanya saya mengabaikan penyelesaian air tersebut sampai ada permohonan maaf dari Ketua SeOPMI,” ujarnya.
Soal Dukungan Pemerintah Daerah
Syena juga menjelaskan maksud pernyataannya mengenai dukungan Pemerintah Daerah selama ini. Menurutnya, pernyataan tersebut berkaitan dengan berbagai bentuk bantuan yang telah diberikan Pemda kepada mahasiswa.
“Maksud saya berarti bantuan kami atas nama Pemda selama ini tidak ada artinya dan terus saja Ketua SeOPMI menghujat dengan seenaknya. Terus Bapak DPRD Halteng kasih masukan suport dianggap berhati nurani yang baik, berarti silakan minta bantuan kepada mereka,” ujarnya.
Persoalan Pembayaran Air PDAM
Terkait kondisi air di asrama mahasiswa, Syena menjelaskan bahwa pemasangan jaringan PDAM dilakukan untuk menunjang aktivitas mahasiswa yang tinggal di lokasi tersebut.
Namun, persoalan kemudian berkaitan dengan pembayaran penggunaan air. Menurut Syena, pihaknya telah membicarakan persoalan tersebut dan menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan membantu terkait pembayaran.
“Dikarenakan asrama mahasiswa tidak memiliki air, maka Dinas Perkim memasang PDAM untuk menunjang aktivitas mahasiswa yang tinggal di situ. Tetap masalah pembayarannya kami berdiskusi dan saya sampaikan kami bantu untuk pembayarannya,” katanya.
Syena mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan terkait persoalan tersebut. Namun, menurutnya, pengalokasian anggaran saat ini harus mengikuti penataan keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Saya pernah berkoordinasi dengan pimpinan kami terkait permasalahan air tersebut. Hanya saja menurut beliau sekarang penataan keuangan sudah sangat ketat dengan adanya SIPD, makanya pengalokasiannya tidak bisa sembarangan. Tidak tahu mau ditempatkan di pos mana,” jelasnya.
Penjelasan soal Dua Meteran PDAM
Syena juga memberikan penjelasan mengenai penggunaan meteran PDAM di asrama mahasiswa. Menurutnya, sebelumnya terdapat dua meteran yang masing-masing melayani dua wilayah di lingkungan asrama.
Ia mengatakan, tingginya penggunaan air membuat biaya yang harus dibayarkan menjadi besar. Selain itu, salah satu meteran disebut memiliki tunggakan pembayaran.
“Sebenarnya meteran itu ada dua, dibagi dua wilayah karena mereka pakai air terlalu boros. Meter yang satu tunggakan saya, belum terbayar, jadi hanya pakai satu saja,” jelasnya.
Syena mengatakan, persoalan meteran tersebut sebelumnya juga pernah dilaporkan kepada salah satu anggota DPRD terkait pemutusan meteran.
Menurutnya, penggunaan satu meteran dipilih dengan pertimbangan efisiensi anggaran sekaligus untuk mengendalikan penggunaan air di asrama mahasiswa.
“Pernah saya dilaporkan masalah meter itu ke anggota DPRD terkait pemutusan meter tersebut. Saya bilang karena anggarannya terlalu besar kalau pakai dua meteran, makanya dipakai satu saja supaya anak-anak yang pakai air bisa hemat,” ujarnya.
Jelaskan Kewenangan BPKAD
Terkait kewenangan BPKAD, Syena menegaskan bahwa bidang aset memiliki fungsi dalam pengamanan dan penertiban aset milik Pemerintah Daerah.
“BPKAD dalam melaksanakan fungsinya, khususnya bidang aset, tugas kami mengamankan atau menertibkan apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan aset Pemda. Terkait pengelolaan aset tersebut, rehab dan lain-lain menjadi tanggung jawab dinas teknis,” terangnya.
Syena juga menyinggung pernyataan mengenai rencana pembakaran asrama yang menurutnya pernah disampaikan oleh Ketua SeOPMI. Ia menilai pernyataan tersebut tidak semestinya disampaikan oleh seorang mahasiswa.
“Sudah diketahui dan sempat disampaikan oleh Ketua SeOPMI mau bakar asrama. Ini adalah bahasa yang kurang pantas menurut saya untuk seorang mahasiswa,” katanya.
Akan Berkoordinasi dengan Pimpinan
Lebih lanjut, Syena mengatakan akan kembali berkoordinasi dengan pimpinan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur terkait persoalan tersebut.
“Saya akan berkoordinasi dengan pimpinan terkait permasalahan ini,” ujarnya.
Syena juga menyampaikan permintaan maaf apabila pernyataannya sebelumnya dinilai keliru atau menyinggung pihak tertentu.
“Apabila penyampaian saya salah, saya minta maaf. Tetapi saya juga minta Ketua SeOPMI minta maaf kepada Pemda, DPRD dan Bupati atas bahasa kasar yang dikeluarkan dalam mengkritik,” pungkasnya.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan hak jawab dan keberimbangan dalam polemik kondisi asrama mahasiswa Jambula.
DetikHarianPos tetap membuka ruang bagi pihak SeOPMI Haltim maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, atau hak jawab atas pernyataan tersebut.
