Halmahera timur, Detikharianpos.com — Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia (SeOPMI) Halmahera Timur (Haltim) mengecam respons Kepala Bidang (Kabid) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Haltim, Syena Seba, terkait keluhan mahasiswa mengenai kondisi asrama dan minimnya pasokan air.
Ketua Umum SeOPMI Haltim, Asyadi S. Ladjim, mengatakan pihaknya menghubungi Syena untuk menyampaikan kondisi fasilitas asrama yang ditempati mahasiswa Haltim. Namun, menurut Asyadi, respons yang diberikan justru dinilai tidak semestinya diterima mahasiswa yang sedang menyampaikan keluhan terkait fasilitas.
Persoalan tersebut kemudian berkembang ketika Syena menyinggung perhatian salah satu anggota DPRD Halmahera Tengah (Halteng) terhadap mahasiswa Haltim.
Berdasarkan tangkapan layar percakapan WhatsApp yang diperlihatkan Asyadi kepada media, Syena mempertanyakan persoalan penggunaan air serta pihak yang selama ini membayar kebutuhan air di asrama.
«“Kalian yang pakai air lalu orang lain yang bayar! Ada aturannya minta bantu, supaya sama-sama tidak sakit hati. Ini kalian marah-marah seolah itu kewajiban kami,” tulis Syane dalam percakapan tersebut.»
Dalam percakapan yang sama, Syena juga menyebut adanya anggota DPRD Halteng yang memberikan perhatian kepada mahasiswa Haltim.
«“Ada anggota DPRD Halteng yang ada hati nurani, kenapa kalian tidak minta bantu kepada dia saja untuk bayar. Kami ini tidak ada hati nurani, jadi kenapa kamu masih telepon kami,” demikian isi pesan yang diperlihatkan Asyadi.»
Syena kemudian kembali menanggapi persoalan pasokan air dan menyampaikan keberatan atas sikap mahasiswa yang dinilai mempersoalkan kondisi tersebut.
«“Memangnya air itu kami yang pakai? Sehingga kalian marah-marah jika pasokannya sudah tidak baik? Kalian ini tidak tahu berterima kasih makanya seperti itu. Kalian bilang kami tidak ada hati nurani, makanya hati nurani kami benar-benar sudah hilang seperti kata-kata kalian,” demikian isi percakapan tersebut.»
SeOPMI Persoalkan Respons Pejabat
Asyadi mengecam respons tersebut. Ia menilai perhatian anggota DPRD Halteng terhadap mahasiswa Haltim tidak semestinya dipersoalkan, terlebih ketika perhatian itu diberikan setelah melihat kondisi mahasiswa.
“Anggota DPRD Halteng tidak punya kewenangan dalam memberikan kontribusi karena ini bagian dari aset Pemerintah Daerah Haltim. Tetapi ketika beliau melihat kondisi mahasiswa Haltim melalui media sosial dan kemudian memberikan support, tentu kami mengapresiasinya,” ujar Asyadi.
Menurutnya, perhatian dari pihak lain tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk intervensi terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Haltim. Sebaliknya, kondisi tersebut semestinya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan fasilitas yang merupakan aset daerah dapat digunakan secara layak.
“Jangan sampai karena ada pihak lain yang memberikan perhatian, kemudian pemerintah daerah merasa tersinggung. Yang harus dipikirkan adalah bagaimana kondisi mahasiswa dan bagaimana aset daerah ini bisa digunakan dengan layak,” tegasnya.
Asyadi juga mempertanyakan respons pejabat yang memiliki tugas berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah ketika mahasiswa menyampaikan persoalan fasilitas.
Menurut dia, keluhan mengenai pasokan air dan kondisi asrama seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme administratif yang berlaku.
“Ini aset Pemda Haltim. Kalau ada kerusakan dan persoalan fasilitas, maka pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan aset tersebut tetap berfungsi dan bisa digunakan sebagaimana mestinya,” katanya.
Minta Pemkab Segera Cek Kondisi Asrama
Asyadi menegaskan bahwa mahasiswa tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Menurutnya, mahasiswa hanya menyampaikan kondisi fasilitas yang digunakan untuk menunjang aktivitas pendidikan.
“Ketika kami menghubungi untuk memberitahukan kondisi terkini asrama dan pasokan air yang sangat minim, kami berharap ada respons dan solusi. Bukan kemudian persoalannya bergeser kepada siapa yang memberikan bantuan,” ujarnya.
Atas persoalan tersebut, SeOPMI Haltim mendesak Bupati Halmahera Timur mengevaluasi sikap dan kinerja Syena Seba dalam menjalankan tugasnya di BPKAD Haltim.
Asyadi mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan pelayanan pemerintahan dan pengelolaan aset daerah berjalan sesuai ketentuan serta memperhatikan kepentingan masyarakat, termasuk mahasiswa Haltim yang menempuh pendidikan di luar daerah.
“Bupati Haltim kami minta segera mengevaluasi Syena. Jangan sampai mahasiswa yang menyampaikan persoalan fasilitas justru mendapatkan respons yang tidak pantas seperti ini,” tandasnya.
Ia menambahkan, persoalan tersebut tidak semestinya berhenti pada polemik percakapan antara mahasiswa dan pejabat. Pemkab Haltim, kata dia, perlu turun langsung mengecek kondisi asrama, memastikan ketersediaan air, serta menjelaskan langkah konkret untuk menangani persoalan fasilitas tersebut.
“Ini bukan persoalan pribadi. Ini menyangkut aset daerah dan kepentingan mahasiswa. Karena itu, kami meminta Bupati Haltim mengambil sikap tegas dan memastikan persoalan ini diselesaikan,” pungkas Asyadi.
Hingga berita ini ditayangkan, DetikHarianPos masih berupaya mengonfirmasi Syena Seba terkait pernyataan dan isi percakapan yang disampaikan oleh pihak SeOPMI Haltim. Konfirmasi tersebut dilakukan untuk memastikan keberimbangan informasi dalam pemberitaan.
