Sofifi, Detikharianpos.com – Pemerintah pusat menyalurkan dana transfer sebesar Rp397,8 miliar kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan 10 kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Total dana yang disalurkan mencapai Rp397.803.256.000, terdiri dari Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB-DBH) sebesar Rp379,72 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan sebesar Rp18,07 miliar.
Tambahan dana tersebut menjadi suntikan bagi kapasitas fiskal pemerintah daerah, terutama untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara, Ahmad Purbaya, mengapresiasi dukungan pemerintah pusat tersebut.
Menurutnya, tambahan transfer tersebut penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan dukungannya kepada Maluku Utara. Dukungan ini tentu sangat berarti bagi daerah,” ujar Purbaya, Kamis (12/8/2026).
Halmahera Selatan Terima Dana Terbesar
Berdasarkan rincian penerimaan, Kabupaten Halmahera Selatan menjadi daerah dengan alokasi terbesar, yakni sekitar Rp102,878 miliar.
Selanjutnya, Provinsi Maluku Utara menerima Rp61,584 miliar, Halmahera Timur Rp44,257 miliar, Halmahera Tengah Rp41,346 miliar, Kepulauan Sula Rp39,983 miliar, dan Halmahera Barat Rp30,509 miliar.
Kemudian, Kota Tidore Kepulauan menerima Rp25,395 miliar, Pulau Morotai Rp17,167 miliar, Pulau Taliabu Rp15,039 miliar, Halmahera Utara Rp11,023 miliar, dan Kota Ternate Rp8,618 miliar.
Selain KB-DBH, sejumlah daerah juga memperoleh tambahan DAU, yakni Halmahera Tengah sekitar Rp9,380 miliar, Pulau Morotai Rp8,650 miliar, dan Halmahera Utara sekitar Rp48,733 juta.
Purbaya berharap dana tersebut dapat dikelola secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Harapan kami, dana ini dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah daerah akan menggunakan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
Ia menambahkan, penyaluran dana tersebut memberikan tambahan ruang fiskal bagi pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan, pelayanan publik, serta berbagai program pembangunan yang telah ditetapkan.
