NTT, detikharianpos.com — Ketua Garda TTU, Paulus Modok, S.E., mendesak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan laporan dugaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Timor Tengah Utara (TTU).
Paulus menilai, keterbukaan informasi publik harus diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan laporan masyarakat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam penegakan hukum, terutama ketika suatu laporan telah menjadi perhatian publik.
Ia merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-032/A/JA/08/2010 tentang Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu landasan pelayanan informasi kepada masyarakat.
“Kalau Kejati NTT berbicara tentang transparansi dan keterbukaan publik, maka prinsip tersebut harus diwujudkan dalam praktik, termasuk dalam memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara yang menjadi perhatian masyarakat, sepanjang informasi tersebut memang dapat diberikan sesuai ketentuan hukum,” ujar Paulus.
Paulus juga menyoroti pernyataan Kejati NTT beberapa bulan lalu yang, menurutnya, menyebutkan rencana penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terkait dugaan gratifikasi di Pemda TTU.
Namun, ia mengaku belum melihat perkembangan konkret yang disampaikan kepada publik sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Kejati NTT.
“Beberapa bulan lalu, Kejati NTT sendiri menyampaikan kepada publik bahwa akan segera menerbitkan Sprindik terkait dugaan gratifikasi di Pemda TTU. Namun, sampai saat ini, publik belum melihat perkembangan konkret sebagaimana yang pernah disampaikan,” katanya.
Atas dasar itu, Garda TTU meminta Kejati NTT memberikan penjelasan mengenai status penanganan laporan tersebut, termasuk perkembangan yang telah dicapai dan tindak lanjut yang akan dilakukan sesuai prosedur hukum.
Paulus menegaskan, masyarakat tidak menuntut agar seluruh proses hukum dibuka kepada publik. Namun, menurutnya, informasi mengenai perkembangan penanganan laporan perlu disampaikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan batasan informasi yang diatur dalam ketentuan hukum.
“Jangan sampai transparansi dan keterbukaan publik hanya menjadi tameng. Kalau memang ada perkembangan, sampaikan kepada publik sesuai aturan. Kalau ada alasan hukum mengapa suatu informasi belum dapat dibuka, jelaskan pula secara proporsional kepada masyarakat. Itulah makna transparansi dan akuntabilitas,” tegasnya.
Ia mengatakan, Garda TTU akan terus memantau penanganan laporan dugaan gratifikasi tersebut dan mendorong agar setiap pengaduan masyarakat memperoleh tindak lanjut yang jelas.
“Kami akan terus mengikuti setiap langkah Kejati NTT. Jika persoalan ini terus didiamkan tanpa penjelasan yang terbuka kepada publik, tentu akan muncul berbagai pertanyaan di masyarakat mengenai keseriusan penanganannya,” ujarnya.
Paulus menegaskan, Garda TTU akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta agar setiap laporan dugaan korupsi maupun gratifikasi ditangani secara profesional, objektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami ingin memastikan bahwa laporan masyarakat tidak berhenti begitu saja, tetapi mendapatkan kepastian mengenai proses dan tindak lanjut hukumnya,” tutup Paulus.
