Jakarta, detikharianpos.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selangkah lagi menuju pengesahan menjadi undang-undang. Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama untuk selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, sejumlah anggota Komisi III, serta perwakilan pemerintah, termasuk Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.
Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna.
Dasco kemudian meminta persetujuan peserta rapat untuk melanjutkan rancangan undang-undang tersebut ke tahapan berikutnya.
“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?” tanya Dasco.
“Setuju,” jawab peserta rapat secara serentak.
Persetujuan tersebut diberikan setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset.
Habiburokhman menjelaskan, pembahasan RUU tersebut telah mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
KOMISI III DPR RI
Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Dalam sejumlah substansi yang dibahas, RUU ini turut mengatur penanganan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat.
Contohnya, investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang menimbulkan banyak korban dan membutuhkan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat.
Selain itu, RUU tersebut mengatur kewenangan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan itu mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
RUU tersebut juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pembahasan tingkat pertama antara Komisi III DPR dan pemerintah telah diselesaikan. Selanjutnya, RUU tersebut akan dijadwalkan dalam Rapat Paripurna terdekat untuk mendapatkan keputusan akhir.
Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, proses pembahasan RUU Perampasan Aset memasuki tahapan penting. Masyarakat kini menantikan keputusan DPR dalam Rapat Paripurna agar regulasi tersebut dapat segera memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang.
Namun, hingga keputusan tingkat I ini diambil, RUU Perampasan Aset belum resmi menjadi undang-undang karena masih menunggu persetujuan dalam pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI.