RUU Perampasan Aset Disepakati Komisi III, Tinggal Menunggu Keputusan Paripurna

- Jurnalis

Rabu, 18 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, detikharianpos.com – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya selangkah lagi menuju pengesahan menjadi undang-undang. Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan tingkat pertama untuk selanjutnya dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, sejumlah anggota Komisi III, serta perwakilan pemerintah, termasuk Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej.

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di Komisi III DPR RI menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna.

Dasco kemudian meminta persetujuan peserta rapat untuk melanjutkan rancangan undang-undang tersebut ke tahapan berikutnya.

“Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?” tanya Dasco.

“Setuju,” jawab peserta rapat secara serentak.

Persetujuan tersebut diberikan setelah masing-masing fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset.

Habiburokhman menjelaskan, pembahasan RUU tersebut telah mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

KOMISI III DPR RI

Rinciannya terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Dalam sejumlah substansi yang dibahas, RUU ini turut mengatur penanganan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak luas terhadap masyarakat.

Contohnya, investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang menimbulkan banyak korban dan membutuhkan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat.

Selain itu, RUU tersebut mengatur kewenangan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana secara profesional dan akuntabel. Pengelolaan itu mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

RUU tersebut juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa pembahasan tingkat pertama antara Komisi III DPR dan pemerintah telah diselesaikan. Selanjutnya, RUU tersebut akan dijadwalkan dalam Rapat Paripurna terdekat untuk mendapatkan keputusan akhir.

Dengan tercapainya kesepakatan tersebut, proses pembahasan RUU Perampasan Aset memasuki tahapan penting. Masyarakat kini menantikan keputusan DPR dalam Rapat Paripurna agar regulasi tersebut dapat segera memiliki kekuatan hukum sebagai undang-undang.

Namun, hingga keputusan tingkat I ini diambil, RUU Perampasan Aset belum resmi menjadi undang-undang karena masih menunggu persetujuan dalam pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna DPR RI.

Related posts:

PAN Restui Dasco Gantikan Gibran, Prabowo Kini Jadi Penentu

November 17, 2026
Nasional

Keluarga Berduka Tak Bisa Gunakan Ambulans, Ini Penjelasan Kapus Jailolo

November 16, 2026
Nasional

Prabowo Puji Kapolri Suyudi, Sebut Sosok yang Membanggakan dan Menyejukkan

November 15, 2026
Nasional

Delapan Tokoh Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Keputusan di Tangan Prabowo

November 15, 2026
Nasional

Soroti Dugaan Perusakan Mangrove di Loleba, Aliansi Mahasiswa Haltim-Jakarta Siap Geruduk Istana Pre...

November 15, 2026
Nasional

Hak Pensiun Gibran Usai Mundur dari Wapres, Ini Ketentuan Hukumnya

November 15, 2026
Nasional

Usai Gibran Mundur, Prabowo Tiba di Istana Bogor untuk Bertemu Ketum Parpol Koalisi

November 13, 2026
Nasional

Mundur dari Wapres, Gibran Diprediksi Tak Langsung Dapat Jabatan Baru, Pengamat Sarankan Healing

November 13, 2026
Nasional

Dugaan Skandal Etik Ketua KPU Malut Mencuat, Aliansi Mahasiswa Siap Datangi DKPP RI

November 13, 2026
Nasional

Pajak Pembalut Digugat ke MK, Pemohon Soroti Beban Ekonomi dan Hak Konstitusional Perempuan

November 11, 2026
Nasional

HUT ke-15 NasDem, Surya Paloh Tekankan Konsistensi Perjuangan Restorasi Indonesia

November 11, 2026
Nasional

Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Begini Mekanisme Konstitusional Pergantian Wakil Presiden

November 11, 2026
Nasional

120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran

November 11, 2026
Nasional

Polemik Ijazah Gibran, Yusril Sebut Putusan MA dan MK Bersifat Final

November 11, 2026
Nasional

Saldi Isra Pertanyakan Alasan PPP, Perindo dan Partai Elang Gugat Aturan Verifikasi Faktual ke MK

November 11, 2026
Nasional

BNI Resmi Jadwalkan Penutupan Permanen Mobile Banking 21 Desember 2026, Nasabah Diminta Beralih ke w...

November 10, 2026
Nasional

Yusril Cek Isu Pencekalan Tito Karnavian, Dirjen Imigrasi Tegaskan Tak Ada Permohonan

November 9, 2026
Nasional

DPR Dukung Kapolri Bongkar Dalang dan Motif Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

November 9, 2026
Nasional

Menko AHY Ingatkan Pertumbuhan Pariwisata Bali Harus Diimbangi Perlindungan Lingkungan

November 9, 2026
Nasional

Prabowo Resmi Teken UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Aturan Turunan Wajib Terbit dalam 1 Tahun

November 7, 2026
Nasional

27 Tahun Jadi Ibu Kota, Sherly Minta Pemerintah Pusat Beri Status Khusus untuk Sofifi

November 6, 2026
Nasional

Media Asing Soroti Sidang Ijazah Jokowi, Pakar Hukum Tekankan Pentingnya Kehadiran Pelapor

November 6, 2026
Nasional

Prabowo Tunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo Jadi Plt KSP, Gantikan Listyo Sigit

November 4, 2026
Nasional

Tiga Perwira Tinggi Tersangka, Polri Pastikan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Jabatan

November 4, 2026
Jakarta

Skandal 'Operasi Senyap' Guncang Mabes Polri: Jenderal Bintang 4 Diduga Nekat Sadap Presiden!

November 3, 2026
Jakarta

Bahlil Lantik Eks Direktur Distribusi PLN Jadi Dirjen Ketenagalistrikan ESDM

November 3, 2026
Nasional

Wamendagri Apresiasi Pembentukan Satgas MBG 100 Persen di Maluku, Maluku Utara, dan Tanah Papua

November 3, 2026
Nasional

Usai Putusan MA dan MK, Deddy Sitorus PDIP Desak Gibran Mundur, DPR Diminta Ambil Langkah Konstitusi...

November 3, 2026
Nasional

LMND Desak Perusahaan Pelaku Karhutla Dicabut Izinnya, Wajib Ganti Rugi dan Pulihkan Lingkungan

November 2, 2026
Nasional

AKBP Netty Rosdiana Siagian Mundur dari Polri, Pernyataannya soal Hati Nurani Jadi Sorotan

November 2, 2026
Jakarta

MK Ubah Tafsir Aturan Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Berstatus Terdakwa

Oktober 29, 2026
Nasional

SMUK Apresiasi Respons Kementerian ESDM, Desak Pengaduan Dugaan Pelanggaran PT ANI Segera Dituntaska...

Oktober 29, 2026
Nasional

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Ketum IJEN Ajak Masyarakat Jaga Persatuan dan Kesatuan

Oktober 29, 2026
Nasional

Jokowi Dipanggil JPU ke Sidang Kasus Ijazah, Ajudan: Insyaallah Datang

Oktober 29, 2026
Nasional

Gerai Kopdes Merah Putih Terendam Banjir, Kelayakan Lokasi Jadi Sorotan

Oktober 26, 2026
Nasional

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikharianpos.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

PAN Restui Dasco Gantikan Gibran, Prabowo Kini Jadi Penentu
Keluarga Berduka Tak Bisa Gunakan Ambulans, Ini Penjelasan Kapus Jailolo
Prabowo Puji Kapolri Suyudi, Sebut Sosok yang Membanggakan dan Menyejukkan
Delapan Tokoh Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Keputusan di Tangan Prabowo
Soroti Dugaan Perusakan Mangrove di Loleba, Aliansi Mahasiswa Haltim-Jakarta Siap Geruduk Istana Presiden, KLH dan ESDM
Hak Pensiun Gibran Usai Mundur dari Wapres, Ini Ketentuan Hukumnya
Usai Gibran Mundur, Prabowo Tiba di Istana Bogor untuk Bertemu Ketum Parpol Koalisi
Mundur dari Wapres, Gibran Diprediksi Tak Langsung Dapat Jabatan Baru, Pengamat Sarankan Healing

Berita Terkait

Rabu, 18 November 2026 - 09:01 WIT

RUU Perampasan Aset Disepakati Komisi III, Tinggal Menunggu Keputusan Paripurna

Selasa, 17 November 2026 - 06:14 WIT

PAN Restui Dasco Gantikan Gibran, Prabowo Kini Jadi Penentu

Senin, 16 November 2026 - 06:35 WIT

Keluarga Berduka Tak Bisa Gunakan Ambulans, Ini Penjelasan Kapus Jailolo

Minggu, 15 November 2026 - 04:05 WIT

Prabowo Puji Kapolri Suyudi, Sebut Sosok yang Membanggakan dan Menyejukkan

Minggu, 15 November 2026 - 02:47 WIT

Delapan Tokoh Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Keputusan di Tangan Prabowo

Berita Terbaru

error: Content is protected !!