DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Perkuat Upaya Pemberantasan Korupsi

- Jurnalis

Kamis, 19 November 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, detikharianpos.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU), Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama pemerintah.

Setelah mendengarkan laporan tersebut, Puan Maharani meminta persetujuan seluruh fraksi dan anggota DPR yang hadir. Seluruh peserta rapat menyatakan setuju, kemudian Puan mengetukkan palu sidang sebagai tanda pengesahan.

Pengesahan ini mengakhiri perjalanan panjang pembahasan RUU Perampasan Aset yang telah diperjuangkan selama kurang lebih 18 tahun.

Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR RI telah menggelar lebih dari 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu, Panja juga membahas sebanyak 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Hasil pembahasan tersebut menyempurnakan rancangan undang-undang dari sebelumnya 67 pasal menjadi 74 pasal.

Dok: Saat Rapat Paripurna Berlangsung

Habiburokhman menjelaskan, kehadiran UU Perampasan Aset diarahkan untuk memperkuat upaya pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana. Regulasi ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan aset yang berasal dari hasil kejahatan dapat dipulihkan.

Salah satu substansi penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan mekanisme non-conviction based asset forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

Mekanisme tersebut tetap harus melalui prosedur hukum dan pemeriksaan pengadilan dengan memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, serta perlindungan hak asasi manusia.

UU ini juga mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, pengawasan independen, serta transparansi dalam pengelolaan aset hasil tindak pidana.

Selain perkara korupsi, ruang lingkup pengaturan juga mencakup sejumlah tindak pidana lainnya, termasuk narkotika, terorisme, perdagangan orang, penyelundupan manusia, serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas terhadap masyarakat.

Pengelolaan aset yang dirampas nantinya mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset secara profesional dan akuntabel.

Dengan disahkannya undang-undang tersebut, DPR berharap instrumen hukum baru ini dapat memperkuat pemberantasan tindak pidana sekaligus memastikan hasil kejahatan tidak dinikmati oleh pelakunya.

Pemulihan aset juga diharapkan memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, serta korban tindak pidana yang mengalami kerugian.

Related posts:

Pemkot Singkawang Luncurkan Empat Inovasi Proyek Perubahan PKN II, Wali Kota Tekankan Implementasi N...

November 20, 2026
Nasional

Kapolda Bengkulu Bersujud di Hadapan Mahasiswa, Minta Maaf atas Tindakan Anggota Saat Demo

November 20, 2026
Nasional

Profil Komjen Hendro Pandowo, Rekam Jejak Jenderal Polri yang Pimpin Sidang Pemecatan Irjen Eko Hadi

November 20, 2026
Nasional

DPD Pemuda Demokkrasi Indonesia Surati Kapolri Untuk Audiensi, M. Asrul Soroti Dugaan Tambang Nakal ...

November 19, 2026
Nasional

RUU Perampasan Aset Disepakati Komisi III, Tinggal Menunggu Keputusan Paripurna

November 18, 2026
Nasional

PAN Restui Dasco Gantikan Gibran, Prabowo Kini Jadi Penentu

November 17, 2026
Nasional

Keluarga Berduka Tak Bisa Gunakan Ambulans, Ini Penjelasan Kapus Jailolo

November 16, 2026
Nasional

Prabowo Puji Kapolri Suyudi, Sebut Sosok yang Membanggakan dan Menyejukkan

November 15, 2026
Nasional

Delapan Tokoh Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Keputusan di Tangan Prabowo

November 15, 2026
Nasional

Soroti Dugaan Perusakan Mangrove di Loleba, Aliansi Mahasiswa Haltim-Jakarta Siap Geruduk Istana Pre...

November 15, 2026
Nasional

Hak Pensiun Gibran Usai Mundur dari Wapres, Ini Ketentuan Hukumnya

November 15, 2026
Nasional

Usai Gibran Mundur, Prabowo Tiba di Istana Bogor untuk Bertemu Ketum Parpol Koalisi

November 13, 2026
Nasional

Mundur dari Wapres, Gibran Diprediksi Tak Langsung Dapat Jabatan Baru, Pengamat Sarankan Healing

November 13, 2026
Nasional

Dugaan Skandal Etik Ketua KPU Malut Mencuat, Aliansi Mahasiswa Siap Datangi DKPP RI

November 13, 2026
Nasional

Pajak Pembalut Digugat ke MK, Pemohon Soroti Beban Ekonomi dan Hak Konstitusional Perempuan

November 11, 2026
Nasional

HUT ke-15 NasDem, Surya Paloh Tekankan Konsistensi Perjuangan Restorasi Indonesia

November 11, 2026
Nasional

Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Begini Mekanisme Konstitusional Pergantian Wakil Presiden

November 11, 2026
Nasional

120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran

November 11, 2026
Nasional

Polemik Ijazah Gibran, Yusril Sebut Putusan MA dan MK Bersifat Final

November 11, 2026
Nasional

Saldi Isra Pertanyakan Alasan PPP, Perindo dan Partai Elang Gugat Aturan Verifikasi Faktual ke MK

November 11, 2026
Nasional

BNI Resmi Jadwalkan Penutupan Permanen Mobile Banking 21 Desember 2026, Nasabah Diminta Beralih ke w...

November 10, 2026
Nasional

Yusril Cek Isu Pencekalan Tito Karnavian, Dirjen Imigrasi Tegaskan Tak Ada Permohonan

November 9, 2026
Nasional

DPR Dukung Kapolri Bongkar Dalang dan Motif Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

November 9, 2026
Nasional

Menko AHY Ingatkan Pertumbuhan Pariwisata Bali Harus Diimbangi Perlindungan Lingkungan

November 9, 2026
Nasional

Prabowo Resmi Teken UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Aturan Turunan Wajib Terbit dalam 1 Tahun

November 7, 2026
Nasional

27 Tahun Jadi Ibu Kota, Sherly Minta Pemerintah Pusat Beri Status Khusus untuk Sofifi

November 6, 2026
Nasional

Media Asing Soroti Sidang Ijazah Jokowi, Pakar Hukum Tekankan Pentingnya Kehadiran Pelapor

November 6, 2026
Nasional

Prabowo Tunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo Jadi Plt KSP, Gantikan Listyo Sigit

November 4, 2026
Nasional

Tiga Perwira Tinggi Tersangka, Polri Pastikan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Jabatan

November 4, 2026
Jakarta

Skandal 'Operasi Senyap' Guncang Mabes Polri: Jenderal Bintang 4 Diduga Nekat Sadap Presiden!

November 3, 2026
Jakarta

Bahlil Lantik Eks Direktur Distribusi PLN Jadi Dirjen Ketenagalistrikan ESDM

November 3, 2026
Nasional

Wamendagri Apresiasi Pembentukan Satgas MBG 100 Persen di Maluku, Maluku Utara, dan Tanah Papua

November 3, 2026
Nasional

Usai Putusan MA dan MK, Deddy Sitorus PDIP Desak Gibran Mundur, DPR Diminta Ambil Langkah Konstitusi...

November 3, 2026
Nasional

LMND Desak Perusahaan Pelaku Karhutla Dicabut Izinnya, Wajib Ganti Rugi dan Pulihkan Lingkungan

November 2, 2026
Nasional

AKBP Netty Rosdiana Siagian Mundur dari Polri, Pernyataannya soal Hati Nurani Jadi Sorotan

November 2, 2026
Jakarta

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Follow WhatsApp Channel detikharianpos.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemkot Singkawang Luncurkan Empat Inovasi Proyek Perubahan PKN II, Wali Kota Tekankan Implementasi Nyata
Kapolda Bengkulu Bersujud di Hadapan Mahasiswa, Minta Maaf atas Tindakan Anggota Saat Demo
Profil Komjen Hendro Pandowo, Rekam Jejak Jenderal Polri yang Pimpin Sidang Pemecatan Irjen Eko Hadi
DPD Pemuda Demokkrasi Indonesia Surati Kapolri Untuk Audiensi, M. Asrul Soroti Dugaan Tambang Nakal Di Maluku Utara
RUU Perampasan Aset Disepakati Komisi III, Tinggal Menunggu Keputusan Paripurna
PAN Restui Dasco Gantikan Gibran, Prabowo Kini Jadi Penentu
Keluarga Berduka Tak Bisa Gunakan Ambulans, Ini Penjelasan Kapus Jailolo
Prabowo Puji Kapolri Suyudi, Sebut Sosok yang Membanggakan dan Menyejukkan

Berita Terkait

Jumat, 20 November 2026 - 13:42 WIT

Pemkot Singkawang Luncurkan Empat Inovasi Proyek Perubahan PKN II, Wali Kota Tekankan Implementasi Nyata

Jumat, 20 November 2026 - 09:38 WIT

Kapolda Bengkulu Bersujud di Hadapan Mahasiswa, Minta Maaf atas Tindakan Anggota Saat Demo

Jumat, 20 November 2026 - 03:27 WIT

Profil Komjen Hendro Pandowo, Rekam Jejak Jenderal Polri yang Pimpin Sidang Pemecatan Irjen Eko Hadi

Kamis, 19 November 2026 - 14:29 WIT

DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Perkuat Upaya Pemberantasan Korupsi

Kamis, 19 November 2026 - 08:21 WIT

DPD Pemuda Demokkrasi Indonesia Surati Kapolri Untuk Audiensi, M. Asrul Soroti Dugaan Tambang Nakal Di Maluku Utara

Berita Terbaru

error: Content is protected !!