Jakarta, detikharianpos.com – Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol.) Hendro Pandowo menjadi perhatian publik setelah dipercaya memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terhadap Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.) Eko Hadi Santoso yang berujung pada sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Hendro Pandowo merupakan perwira tinggi Polri yang memiliki perjalanan karier panjang di institusi kepolisian. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 tersebut juga dikenal sebagai rekan satu angkatan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Selama bertugas di Polri, Hendro pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, baik di bidang reserse, pengawasan internal, maupun kepemimpinan kewilayahan.
Kariernya di bidang kepolisian antara lain dimulai dengan penugasan di wilayah Jawa Barat. Ia pernah menjabat Kapolres Purwakarta, Kapolres Bandung, Kapolres Metro Jakarta Pusat, hingga Kapolrestabes Bandung.
Selain itu, Hendro juga pernah dipercaya menjabat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat.
Pernah Pimpin Satgas Antimafia Bola
Nama Hendro Pandowo semakin dikenal ketika dipercaya menjabat Kepala Biro Provos Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri.
Dalam perjalanan kariernya, ia juga pernah memimpin Satuan Tugas (Satgas) Antimafia Bola yang dibentuk untuk mengungkap praktik pengaturan skor atau match fixing dalam kompetisi sepak bola Indonesia.
Di bawah kepemimpinannya, Satgas Antimafia Bola mengungkap sejumlah kasus yang menyeret berbagai pihak dalam dunia persepakbolaan nasional.
Setelah bertugas di Divisi Propam, Hendro dipercaya mengemban jabatan Wakapolda Metro Jaya pada 2020. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Staf Ahli Sosial Budaya Kapolri pada 2023.

Pada Juli 2024, Hendro resmi menjabat Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Pol. Tornagogo Sihombing.
Kariernya berlanjut ketika dipercaya menjabat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum. Pada 2026, Hendro kembali mendapatkan penugasan di lingkungan Polri sebagai Perwira Tinggi Bareskrim Polri.
Dipercaya Pimpin Sidang Etik Irjen Eko Hadi
Pengalaman panjang Hendro di bidang reserse dan pengawasan internal menjadi bagian dari rekam jejaknya ketika dipercaya memimpin sidang KKEP terhadap Irjen Pol. Eko Hadi Santoso pada Selasa (17/11/2026).
Sidang yang berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri, Jakarta, tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan pemufakatan melakukan akses ilegal dengan memanfaatkan fasilitas teknologi di lingkungan Bareskrim Polri.
Dalam susunan majelis sidang, Hendro bertindak sebagai Ketua Komisi merangkap anggota. Ia didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi.
Sementara tiga anggota majelis lainnya terdiri dari Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.
Sidang berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB, dengan menghadirkan sembilan orang saksi, termasuk satu saksi yang meringankan atas permintaan terduga pelanggar.
Berdasarkan hasil persidangan, majelis menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan terkait kegiatan akses ilegal berupa penyadapan dengan menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.
Atas pelanggaran tersebut, majelis menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku pelanggar merupakan perbuatan tercela. Selain itu, dijatuhkan pula sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Meski demikian, Eko Hadi menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut. Proses selanjutnya akan dilakukan melalui mekanisme Komisi Banding sesuai ketentuan yang berlaku.
Rekam Jejak dan Integritas Penegakan Hukum
Penunjukan Hendro Pandowo sebagai Ketua Majelis KKEP dalam perkara tersebut menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan kariernya di institusi kepolisian.
Perkara yang melibatkan perwira tinggi Polri ini sekaligus menjadi perhatian publik terhadap konsistensi penegakan kode etik dan disiplin di lingkungan kepolisian.
Polri menyatakan penegakan kode etik harus mengedepankan prinsip profesional, objektif, transparan, dan akuntabel, serta tidak membedakan pangkat maupun jabatan.
Dengan pengalaman panjang di bidang reserse, Propam, dan kepemimpinan kewilayahan, Hendro Pandowo menjadi salah satu perwira tinggi yang dipercaya menjalankan tugas dalam proses penegakan kode etik internal Polri.































