Photo ist: M. Asrul (ketua DPD PDI Maluku Utara)
Jakarta, detikharianpos.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Demokrasi Indonesia (PDI) Maluku Utara melalui ketuanya, M. Asrul, mengajukan surat permohonan audiensi kepada Kapolri untuk menyampaikan sejumlah persoalan pertambangan di Maluku Utara, termasuk data 10 perusahaan yang menjadi perhatian organisasi tersebut.
Permohonan audiensi tersebut dijadwalkan pada 20 November 2026. Dalam pertemuan itu, M. Asrul berencana menyampaikan data sejumlah perusahaan pertambangan sebagai bahan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran dan pemeriksaan sesuai kewenangan.
Dari 10 perusahaan yang masuk dalam daftar tersebut, sembilan perusahaan tercatat berada di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), sedangkan satu perusahaan lainnya berada di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar).
Adapun sembilan perusahaan yang tercantum dalam daftar wilayah Halmahera Timur meliputi:
1. PT Adhita Nikel
2. PT Jaya Abadi Semesta (JAS)
3. PT SDA
4. PT ARA
5. PT Arumba Jaya Perkasa
6. PT Bartra Putra Mulia
7. PT Pahala Milik Abadi (PMA)
8. PT Position
9. PT NKA
Sementara itu, perusahaan yang tercantum dalam daftar wilayah Kabupaten Halmahera Barat adalah PT TUB.
M. Asrul menilai, aktivitas pertambangan di Maluku Utara perlu mendapat pengawasan serius dari aparat penegak hukum dan instansi teknis terkait. Menurutnya, setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan perizinan, persetujuan lingkungan, serta kewajiban perlindungan kawasan hutan.
Ia berharap, melalui audiensi tersebut, Kapolri dapat memberikan perhatian terhadap berbagai persoalan pertambangan di Maluku Utara, sekaligus mendorong pemeriksaan terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk dalam daftar berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, penelusuran juga diharapkan mencakup kesesuaian dokumen perizinan dengan aktivitas operasional perusahaan di lapangan, termasuk kewajiban pengelolaan lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Menurut M. Asrul, penegakan hukum di sektor pertambangan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih. Tidak boleh ada perusahaan yang mendapatkan perlakuan berbeda apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.
Ia menegaskan, penyampaian data tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong pengawasan sektor pertambangan agar berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat maupun daerah.
DPD Pemuda Demokrasi Indonesia Maluku Utara berharap audiensi dengan Kapolri dapat menjadi pintu masuk bagi penelusuran lebih lanjut terhadap persoalan pertambangan di daerah, sekaligus memperkuat komitmen penegakan hukum dan tata kelola pertambangan yang bertanggung jawab.
Hingga berita ini diterbitkan, detikharianpos masih berupaya memperoleh keterangan lebih lanjut dari M. Asrul terkait surat permohonan audiensi tersebut, serta konfirmasi dan hak jawab dari perusahaan-perusahaan yang tercantum dalam daftar.
Related posts:
Pemkot Singkawang Luncurkan Empat Inovasi Proyek Perubahan PKN II, Wali Kota Tekankan Implementasi N...
November 20, 2026Nasional
Kapolda Bengkulu Bersujud di Hadapan Mahasiswa, Minta Maaf atas Tindakan Anggota Saat Demo
November 20, 2026Nasional
Profil Komjen Hendro Pandowo, Rekam Jejak Jenderal Polri yang Pimpin Sidang Pemecatan Irjen Eko Hadi
November 20, 2026Nasional
DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Perkuat Upaya Pemberantasan Korupsi
November 19, 2026Nasional
RUU Perampasan Aset Disepakati Komisi III, Tinggal Menunggu Keputusan Paripurna
November 18, 2026Nasional
PAN Restui Dasco Gantikan Gibran, Prabowo Kini Jadi Penentu
November 17, 2026Nasional
Keluarga Berduka Tak Bisa Gunakan Ambulans, Ini Penjelasan Kapus Jailolo
November 16, 2026Nasional
Prabowo Puji Kapolri Suyudi, Sebut Sosok yang Membanggakan dan Menyejukkan
November 15, 2026Nasional
Delapan Tokoh Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Keputusan di Tangan Prabowo
November 15, 2026Nasional
Soroti Dugaan Perusakan Mangrove di Loleba, Aliansi Mahasiswa Haltim-Jakarta Siap Geruduk Istana Pre...
November 15, 2026Nasional
Hak Pensiun Gibran Usai Mundur dari Wapres, Ini Ketentuan Hukumnya
November 15, 2026Nasional
Usai Gibran Mundur, Prabowo Tiba di Istana Bogor untuk Bertemu Ketum Parpol Koalisi
November 13, 2026Nasional
Mundur dari Wapres, Gibran Diprediksi Tak Langsung Dapat Jabatan Baru, Pengamat Sarankan Healing
November 13, 2026Nasional
Dugaan Skandal Etik Ketua KPU Malut Mencuat, Aliansi Mahasiswa Siap Datangi DKPP RI
November 13, 2026Nasional
Pajak Pembalut Digugat ke MK, Pemohon Soroti Beban Ekonomi dan Hak Konstitusional Perempuan
November 11, 2026Nasional
HUT ke-15 NasDem, Surya Paloh Tekankan Konsistensi Perjuangan Restorasi Indonesia
November 11, 2026Nasional
Gibran Mundur atau Dimakzulkan, Begini Mekanisme Konstitusional Pergantian Wakil Presiden
November 11, 2026Nasional
120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi Ajukan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Gibran
November 11, 2026Nasional
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Sebut Putusan MA dan MK Bersifat Final
November 11, 2026Nasional
Saldi Isra Pertanyakan Alasan PPP, Perindo dan Partai Elang Gugat Aturan Verifikasi Faktual ke MK
November 11, 2026Nasional
BNI Resmi Jadwalkan Penutupan Permanen Mobile Banking 21 Desember 2026, Nasabah Diminta Beralih ke w...
November 10, 2026Nasional
Yusril Cek Isu Pencekalan Tito Karnavian, Dirjen Imigrasi Tegaskan Tak Ada Permohonan
November 9, 2026Nasional
DPR Dukung Kapolri Bongkar Dalang dan Motif Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo
November 9, 2026Nasional
Menko AHY Ingatkan Pertumbuhan Pariwisata Bali Harus Diimbangi Perlindungan Lingkungan
November 9, 2026Nasional
Prabowo Resmi Teken UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Aturan Turunan Wajib Terbit dalam 1 Tahun
November 7, 2026Nasional
27 Tahun Jadi Ibu Kota, Sherly Minta Pemerintah Pusat Beri Status Khusus untuk Sofifi
November 6, 2026Nasional
Media Asing Soroti Sidang Ijazah Jokowi, Pakar Hukum Tekankan Pentingnya Kehadiran Pelapor
November 6, 2026Nasional
Prabowo Tunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo Jadi Plt KSP, Gantikan Listyo Sigit
November 4, 2026Nasional
Tiga Perwira Tinggi Tersangka, Polri Pastikan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Jabatan
November 4, 2026Jakarta
Skandal 'Operasi Senyap' Guncang Mabes Polri: Jenderal Bintang 4 Diduga Nekat Sadap Presiden!
November 3, 2026Jakarta
Bahlil Lantik Eks Direktur Distribusi PLN Jadi Dirjen Ketenagalistrikan ESDM
November 3, 2026Nasional
Wamendagri Apresiasi Pembentukan Satgas MBG 100 Persen di Maluku, Maluku Utara, dan Tanah Papua
November 3, 2026Nasional
Usai Putusan MA dan MK, Deddy Sitorus PDIP Desak Gibran Mundur, DPR Diminta Ambil Langkah Konstitusi...
November 3, 2026Nasional
LMND Desak Perusahaan Pelaku Karhutla Dicabut Izinnya, Wajib Ganti Rugi dan Pulihkan Lingkungan
November 2, 2026Nasional
AKBP Netty Rosdiana Siagian Mundur dari Polri, Pernyataannya soal Hati Nurani Jadi Sorotan
November 2, 2026Jakarta
Follow WhatsApp Channel detikharianpos.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow