Singkawang, detikharianpos.com – Pemerintah Kota Singkawang terus mendorong penguatan inovasi daerah sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran bersama empat inovasi proyek perubahan peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXXII Tahun 2026, Kamis (19/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Singkawang itu menjadi momentum untuk memperkenalkan berbagai terobosan yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan persoalan nyata di lingkungan perangkat daerah.
Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, menegaskan bahwa proyek perubahan yang digagas para kepala dinas tidak boleh berhenti sebatas dokumen atau persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan kepemimpinan.
“Aksi perubahan dalam PKN bukan sekadar tugas akademik atau syarat kelulusan. Ini adalah janji pemimpin kepada organisasinya dan kepada masyarakat yang dilayaninya,” tegasnya.
Menurut Tjhai Chui Mie, tantangan utama setelah peluncuran inovasi adalah memastikan seluruh program dapat diterapkan secara konsisten. Hal itu membutuhkan tim yang solid, kemampuan mengelola resistensi, keterlibatan para pemangku kepentingan, serta pengukuran hasil secara berkelanjutan.
Ia juga meminta seluruh kepala perangkat daerah mendukung pelaksanaan empat inovasi tersebut melalui koordinasi dan kerja sama lintas sektor.
“Kepada seluruh kepala perangkat daerah, jadikan keempat inovasi ini sebagai gerakan bersama, bukan kerja satu dinas saja,” ujarnya.
Empat inovasi yang diluncurkan masing-masing digagas oleh kepala perangkat daerah peserta PKN II.
Kepala Dinas PUPR Kota Singkawang, Ardiansyah, memperkenalkan SPACE TIDAYU, yakni ekosistem pendampingan terpadu untuk mempercepat proses rekomendasi teknis tata ruang dan bangunan. Program ini memberikan pendampingan dan konsultasi kepada pemohon sebelum berkas diajukan, sehingga proses pelayanan diharapkan lebih efektif dan efisien.
Wali Kota menyebut inovasi tersebut diharapkan dapat menjawab keluhan masyarakat terkait proses perizinan yang selama ini dinilai membutuhkan waktu panjang dan prosedur berbelit.
Selanjutnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Abdul Hadi, menghadirkan inovasi SMART Perangkat Daerah, sebuah sistem tata kelola arsip statis terintegrasi untuk memperkuat akuntabilitas dan menjaga memori kelembagaan pemerintah daerah.
Program ini mencakup standardisasi proses, penguatan sumber daya manusia, pendampingan, serta penggunaan dasbor pemantauan agar pengelolaan dan penyelamatan arsip dapat dilakukan secara terukur dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Arfani, menggagas RPH Smart Service untuk meningkatkan pemanfaatan rumah potong hewan (RPH), memperkuat keamanan pangan, serta mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Tjhai Chui Mie berharap inovasi tersebut mampu menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana, responsif, dan terukur, sekaligus memperluas kemitraan dengan para pelaku usaha.
“Keamanan pangan harus naik, pemanfaatan RPH harus naik, dan kontribusi terhadap PAD harus mengikuti,” katanya.
Adapun Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja, Desy, memperkenalkan inovasi KENALI AMOI, singkatan dari Kebijakan Adaptif Legalitas Investasi – Aman, Mudah, Objektif, dan Integratif.
Inovasi ini diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang memberikan kepastian dan perlindungan kepada investor melalui pelayanan yang transparan, adil, serta terintegrasi antarperangkat daerah.
“Investasi akan tumbuh ketika investor merasa aman dan prosesnya jelas,” ungkap Tjhai Chui Mie.
Menurutnya, keempat inovasi tersebut memiliki keterkaitan dalam mendukung pembangunan daerah. Pengelolaan arsip yang tertib memperkuat akuntabilitas pemerintahan, pelayanan RPH mendukung kesehatan masyarakat dan peningkatan PAD, percepatan rekomendasi teknis tata ruang membuka peluang pembangunan, sementara kebijakan investasi yang adaptif dapat mendorong masuknya modal dan penciptaan lapangan kerja.
Ia berharap seluruh inovasi tersebut dapat diwujudkan melalui pelaksanaan nyata, evaluasi berkala, dan pengukuran manfaat agar hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tjhai Chui Mie juga menyampaikan apresiasi kepada para mentor, coach, serta penyelenggara dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat yang telah mendukung proses penyusunan proyek perubahan tersebut.
Ia meminta seluruh pihak terus memberikan masukan konstruktif agar setiap inovasi semakin matang dan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Melalui peluncuran empat proyek perubahan ini, Pemerintah Kota Singkawang diharapkan semakin memperkuat birokrasi yang adaptif, profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan Kota Singkawang 2025–2029.
Ricky Wiranto































