Garda Soroti Anggaran Sewa Rumah Jabatan, Minta DPRD Malaka Perkuat Pengawasan

Kefamenanu, Detikharianpos.com — Penggunaan anggaran untuk sewa rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Malaka mendapat sorotan dari Ketua Garda, Paulus Bau Modok. Ia mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut di tengah masih adanya fasilitas pemerintahan yang telah dibangun menggunakan anggaran daerah.

Hal itu disampaikan Paulus kepada media ini, Sabtu (19/9/2026). Menurutnya, persoalan kantor Bupati serta rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Malaka perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, terutama terkait alasan fasilitas tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Paulus menilai, alasan mengenai belum dapat digunakannya bangunan pemerintah tidak semestinya menjadi satu-satunya dasar untuk terus mengalokasikan anggaran sewa. Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan kondisi bangunan, kendala yang dihadapi, serta rencana pemanfaatannya.

> “Fokus publik seharusnya mulai mengerucut pada penggunaan anggaran yang berpotensi tidak efisien. Kalau fasilitas pemerintah sudah dibangun, maka perlu ada penjelasan mengapa masih diperlukan anggaran untuk sewa rumah jabatan,” ujar Paulus.

Ia mengatakan, efisiensi anggaran penting dilakukan agar belanja daerah dapat diarahkan untuk program pembangunan dan pelayanan publik yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Sorotan Paulus juga ditujukan kepada DPRD Malaka. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan, DPRD dinilai perlu memastikan setiap alokasi APBD memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

“DPRD Malaka merupakan representasi masyarakat. Karena itu, DPRD harus memastikan penggunaan anggaran benar-benar efektif, efisien dan berpihak pada kepentingan publik,” katanya.

Paulus juga meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan apabila dalam penggunaan anggaran sewa rumah dinas ditemukan indikasi pelanggaran.

“Kami meminta Kejaksaan dan KPK mengusut apabila memang ditemukan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut,” tegasnya.

Meski demikian, tudingan mengenai dugaan penyimpangan anggaran tersebut masih merupakan pernyataan dari pihak Garda dan belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum. Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran, kontrak sewa, realisasi APBD, serta kondisi dan status aset pemerintah daerah.

Karena itu, Pemkab Malaka dan DPRD Malaka perlu memberikan klarifikasi mengenai besaran anggaran sewa rumah jabatan, dasar penganggarannya, fasilitas yang disewa, serta alasan fasilitas rumah jabatan dan kantor pemerintahan yang telah dibangun belum dimanfaatkan secara optimal.

Penjelasan dari pemerintah daerah dan DPRD penting agar informasi yang berkembang di masyarakat tetap berdasarkan data dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Detikharianpos.com masih berupaya memperoleh konfirmasi dari Pemkab Malaka dan DPRD Malaka terkait persoalan tersebut.