Jakarta, detikharianpos.com — Pernyataan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai dugaan operasi politik di balik polemik ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tanggapan dari sejumlah pihak.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengaku tidak terkejut dengan pernyataan Jokowi. Ia mempertanyakan kejelasan mengenai pihak yang disebut sebagai aktor dan penunggang gelap di balik dugaan operasi politik tersebut.
Dalam laporan SINDOnews yang diterbitkan Sabtu (17/10/2026), Ray mengatakan Jokowi telah beberapa kali menyampaikan pernyataan serupa, tetapi identitas pihak yang dimaksud belum dijelaskan secara terbuka.
“Kenapa saya nggak terkejut dan tidak heran? Karena ini sudah biasa dilakukan oleh Pak Jokowi,” kata Ray saat dihubungi iNews Media Group.
Ia kemudian mempertanyakan siapa aktor yang dimaksud Jokowi dalam dugaan operasi politik tersebut.
“Sampai sejauh ini kita belum pernah mendapatkan kejelasan siapa aktor dan siapa penunggang gelap yang dimaksud oleh Pak Jokowi,” ujarnya.
Jokowi Sebut Ada Operasi Politik
Sebelumnya, Jokowi menyampaikan dugaan adanya operasi politik ketika ditemui wartawan di kediamannya di Solo, Jawa Tengah, Jumat (16/10/2026).
Jokowi menilai polemik ijazah dirinya dan Gibran kembali ramai karena adanya pihak yang disebutnya sebagai penunggang gelap. Ia juga menduga persoalan tersebut berpotensi digunakan untuk menurunkan reputasi politik dirinya maupun putranya.
“Bisa saja seperti itu, bisa saja, memang sekalian lagi operasi politik untuk men-downgrade reputasi politik seseorang,” kata Jokowi, sebagaimana diberitakan detikcom.
Saat ditanya apakah dirinya atau Gibran yang menjadi sasaran, Jokowi menjawab bahwa keduanya berpotensi menjadi target.
Namun, dalam laporan tersebut, Jokowi tidak menyebutkan identitas pihak yang diduga terlibat maupun memaparkan bukti spesifik untuk mendukung dugaan operasi politik itu.
PDIP Berikan Tanggapan Berbeda
Pernyataan Jokowi juga mendapat tanggapan dari sejumlah politikus PDI Perjuangan.
Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menduga operasi politik, jika memang terjadi, hanya mungkin dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Ia juga mempertanyakan pihak yang hendak dituduh Jokowi.
Sementara itu, politikus PDIP Mohamad Guntur Romli menyampaikan pandangan berbeda. Ia justru mengaitkan istilah operasi politik dengan sejumlah proses politik dan hukum yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Pandangan tersebut merupakan tanggapan politik dari kedua kader PDIP dan bukan kesimpulan hukum mengenai adanya operasi politik.
Di sisi lain, Partai Demokrat melalui Wakil Sekretaris Jenderal Renanda Bachtar menyatakan partainya tidak memiliki kepentingan dalam polemik ijazah Gibran dan memilih tidak ikut menanggapi substansi persoalan tersebut.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran
Polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran juga berkaitan dengan proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Reuters melaporkan pada 7 Oktober 2026 bahwa MK menolak permohonan yang mempersoalkan kelayakan pendidikan Gibran untuk menjabat sebagai wakil presiden. Permohonan tersebut tidak dikabulkan karena persoalan hukum yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan dan kedudukan para pemohon.
Dalam putusan itu, hakim juga menyinggung persoalan bukti dokumen pendidikan setingkat SMA atau sederajat. Namun, putusan tersebut tidak membatalkan jabatan Gibran sebagai wakil presiden.
Dengan demikian, polemik dokumen pendidikan Gibran, pernyataan Jokowi mengenai dugaan operasi politik, serta tanggapan para politikus merupakan persoalan yang perlu dibedakan berdasarkan fakta dan konteks masing-masing.
Hingga berita ini disusun, identitas pihak yang dimaksud Jokowi sebagai aktor di balik dugaan operasi politik tersebut belum diungkapkan secara terbuka dalam laporan-laporan yang dirujuk.
Sumber iNews.id
