Jakarta, detikharianpos.com – Wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan kemungkinan pemakzulan melalui DPR menjadi perhatian publik. Kedua opsi tersebut memiliki mekanisme berbeda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Isu ini mencuat setelah Istana membenarkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik.
Di sisi lain, DPR juga mulai menggulirkan proses penggunaan hak menyatakan pendapat yang dapat menjadi pintu awal pemakzulan terhadap Wakil Presiden.
Berdasarkan ketentuan konstitusi, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua jalur berbeda. Pengunduran diri berkaitan dengan kehendak pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan harus melalui proses politik dan hukum yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), serta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Mekanisme Jika Gibran Mengundurkan Diri
Apabila Gibran secara resmi mengundurkan diri dan pemberhentian tersebut disetujui sesuai mekanisme ketatanegaraan, jabatan Wakil Presiden akan mengalami kekosongan.
Ketentuan pengisian jabatan tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. MPR diwajibkan menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Dalam proses tersebut, terdapat sejumlah tahapan yang harus dilalui, yakni:
1. Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada pimpinan MPR disertai dokumen persyaratan.
2. Usulan dua calon tersebut disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
3. Kedua calon menyampaikan pernyataan kesiapan untuk mengikuti pencalonan dalam sidang paripurna MPR.
4. MPR melakukan pemilihan terhadap dua calon yang diajukan Presiden.
5. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih.
6. Apabila perolehan suara kedua calon sama, pemilihan dilakukan kembali satu kali.
7. Jika hasil pemilihan ulang tetap berimbang, Presiden menentukan salah satu calon.
8. Wakil Presiden terpilih kemudian dilantik untuk melanjutkan sisa masa jabatan pemerintahan.
Mekanisme tersebut juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 46 hingga Pasal 49 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPR (UU MD3) beserta perubahannya.
Tahapan Jika Gibran Dimakzulkan
Berbeda dengan pengunduran diri, pemakzulan atau impeachment memiliki proses yang lebih panjang karena harus melewati pemeriksaan dan keputusan lembaga negara.
Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden dapat dilakukan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara.
Adapun tahapan pemakzulan melalui DPR meliputi:
1. DPR menggunakan hak menyatakan pendapat terkait dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Wakil Presiden.
2. Usulan hak menyatakan pendapat harus diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota DPR.
3. Usulan dibahas dalam rapat paripurna DPR yang harus dihadiri paling sedikit dua pertiga dari jumlah anggota DPR.
4. Apabila disetujui, DPR membentuk panitia khusus (Pansus) untuk melakukan pembahasan dan penyelidikan.
5. Pansus memiliki waktu paling lama 60 hari untuk menyelesaikan tugasnya.
6. Hasil kerja Pansus dibawa ke rapat paripurna DPR untuk mengambil keputusan.
7. Jika pendapat DPR diterima, keputusan tersebut diteruskan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus.
8. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR menggelar rapat paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR.
9. MPR wajib menggelar sidang untuk memutus usulan pemberhentian paling lambat 30 hari setelah menerima usulan dari DPR.
10. Dalam sidang tersebut, Wakil Presiden diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan terkait usulan pemberhentiannya.
11. Keputusan pemberhentian harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir dalam sidang yang dihadiri minimal tiga perempat dari seluruh anggota MPR.
Apabila MPR menyetujui usulan pemberhentian tersebut, jabatan Wakil Presiden dinyatakan kosong. Selanjutnya, pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Bagaimana Jika Presiden dan Wakil Presiden Sama-Sama Berhenti?
UUD 1945 juga mengatur kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan.
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya, tugas kepresidenan dilaksanakan bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan.
Selambat-lambatnya 30 hari setelah kondisi tersebut terjadi, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden baru.
Pasangan pengganti dipilih dari dua pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya.
Dengan demikian, baik pengunduran diri maupun pemakzulan tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan politik atau tekanan publik. Setiap proses harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mekanisme tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus memastikan setiap pergantian jabatan Wakil Presiden berjalan sesuai prinsip negara hukum dan konstitusi.
