Jakarta, Detikharianpos.com – Forum Mahasiswa Halmahera Selatan (FORMAHSEL) Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Aksi tersebut terkait dugaan pungutan dana retret kepala desa se-Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2025.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Koordinator Lapangan FORMAHSEL Jakarta, Alfian Sangaji, meminta KPK menindaklanjuti dugaan pungutan sebesar Rp25 juta kepada masing-masing kepala desa di Halmahera Selatan.
Alfian menyebut dugaan pungutan tersebut berkaitan dengan kegiatan retret kepala desa di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada 2025. Ia meminta KPK memanggil dan meminta keterangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Halmahera Selatan berinisial MZAW terkait persoalan tersebut.
Menurut keterangan FORMAHSEL, apabila pungutan Rp25 juta tersebut dikenakan kepada 249 kepala desa, nilai dana yang terkumpul diperkirakan mencapai sekitar Rp6,225 miliar. Namun, angka tersebut merupakan perhitungan berdasarkan jumlah kepala desa dan besaran pungutan yang disebutkan dalam keterangan aksi.
Selain persoalan dugaan pungutan, FORMAHSEL juga mempersoalkan dugaan adanya instruksi kepada pemerintah desa untuk melakukan penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2025. Menurut Alfian, hal tersebut perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.
Alfian mengatakan, proses perubahan APBDes semestinya mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk pembahasan dan kesepakatan antara pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui mekanisme musyawarah desa. Ia meminta aparat terkait memeriksa proses tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Karena itu, kami meminta agar perubahan APBDes Tahun 2025 yang diduga dilakukan secara tergesa-gesa diperiksa untuk memastikan apakah seluruh prosesnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Alfian dalam keterangan tertulis.
FORMAHSEL Jakarta juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dan pengelolaan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan retret kepala desa di IPDN Jatinangor tahun 2025.
Selain itu, mereka meminta Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan melakukan pemeriksaan terhadap perubahan APBDes tahun 2025 yang disebut dalam laporan aksi tersebut. Pemeriksaan, menurut FORMAHSEL, diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam proses maupun penggunaan anggaran.
FORMAHSEL Jakarta selanjutnya meminta KPK menindaklanjuti laporan dan dugaan tersebut sesuai kewenangan apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran hukum. Mereka menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut serta meminta proses pemeriksaan dilakukan secara transparan dan berdasarkan bukti. (*)
