Usai Putusan MA dan MK, Deddy Sitorus PDIP Desak Gibran Mundur, DPR Diminta Ambil Langkah Konstitusional

Jakarta, detikharianpos.com — Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus, mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri secara sukarela dan terhormat dari jabatannya.

Desakan tersebut disampaikan menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran.

Deddy menilai putusan MA tersebut perlu dilihat bersama pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan persyaratan pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden 2024.

Menurut Deddy, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan etika seorang pejabat negara.

“Konsekuensinya secara moral dan etis, Gibran harus mundur dari posisi saat ini. Bertahan di posisinya setelah Putusan MK dan MA hanya akan menjadikan dia bahan tertawaan publik. Jadi saya mengusulkan agar Gibran secara ksatria dan terhormat mengundurkan diri,” ujar Deddy kepada wartawan, Senin (2/11/2026).

Selain mendesak Gibran mundur, Deddy juga meminta Wakil Presiden tersebut menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh rakyat Indonesia.

Ia menilai polemik terkait persyaratan pendidikan tersebut telah menimbulkan persoalan dalam pemerintahan dan menjadi catatan dalam perjalanan politik nasional.

Deddy juga menegaskan, apabila Gibran tidak bersedia mengundurkan diri secara sukarela, DPR RI sudah sepantasnya menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme konstitusional.

“Apabila yang bersangkutan tidak mau secara terhormat mengundurkan diri, sudah sepantasnya DPR RI menindaklanjuti Putusan MK dan MA tersebut melalui proses yang diatur oleh Konstitusi Negara RI,” tegasnya.

Lebih lanjut, Deddy mendorong agar dugaan tindak pidana dalam proses penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan serta dugaan penyelundupan pasal dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) turut ditelusuri.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu didalami secara menyeluruh agar seluruh prosesnya menjadi jelas dan tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.

Putusan MA dan MK Jadi Sorotan

Dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terkait gugatan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.

Dalam putusan tertanggal 30 Oktober 2026 tersebut, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Sementara itu, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, MK turut menyinggung persoalan dokumen pendidikan Gibran dalam pertimbangan hukumnya. Namun, MK tidak menjatuhkan putusan pemberhentian ataupun pembatalan jabatan Gibran sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

Perkembangan putusan kedua lembaga peradilan itu kembali memunculkan perdebatan mengenai persyaratan pencalonan Gibran serta kemungkinan tindak lanjut melalui mekanisme ketatanegaraan.

Meski demikian, putusan MA mengenai keabsahan surat penyetaraan pendidikan tidak secara otomatis memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. Pemberhentian Wakil Presiden harus melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pernyataan Deddy Sitorus tersebut merupakan sikap dan desakan politik terkait persoalan yang berkembang setelah putusan MA dan MK.