Maba, detikharianpos.com – Sentral Organisasi Pelajar Mahasiswa Indonesia Halmahera Timur (SeOPMI HALTIM) mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur segera mengevaluasi dugaan pengumpulan uang dari orang tua siswa untuk keperluan kenang-kenangan dan pengadaan fasilitas sekolah di SMP Negeri 2 Maba.
Desakan tersebut menyusul adanya informasi mengenai kesepakatan pengumpulan uang yang diduga dibahas dalam rapat antara pihak sekolah dan Komite Sekolah menjelang pelaksanaan ujian.
Ketua Umum SeOPMI HALTIM, Asyadi S. Ladjim, menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan. Menurutnya, setiap bentuk pengumpulan dana dari orang tua siswa harus memiliki dasar yang jelas, baik menyangkut sifat sumbangan, mekanisme pengelolaan, maupun pertanggungjawaban penggunaannya.
Ia menegaskan, kebutuhan operasional dan fasilitas sekolah tidak seharusnya menjadi beban orang tua siswa melalui kesepakatan yang berpotensi menimbulkan tekanan sosial ataupun kewajiban pembayaran terselubung.
Terlebih, apabila pembahasan pengumpulan dana dilakukan menjelang ujian, Dinas Pendidikan perlu memastikan bahwa tidak ada siswa yang merasa tertekan atau menganggap pembayaran tertentu sebagai persyaratan untuk mengikuti kegiatan pendidikan.
SeOPMI HALTIM juga mengingatkan bahwa Komite Sekolah memiliki fungsi memberikan pertimbangan, dukungan, pengawasan, dan mediasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, keberadaan komite harus tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dan tidak menjadi sarana untuk melegitimasi pungutan yang tidak memiliki dasar hukum.
Dok: SMP N 2 Kota Maba
Atas persoalan tersebut, SeOPMI HALTIM meminta Dinas Pendidikan tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga melakukan klarifikasi langsung kepada kepala sekolah, Komite Sekolah, serta pihak-pihak yang terlibat dalam rapat tersebut.
Jika dalam proses evaluasi ditemukan adanya pengumpulan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan, Dinas Pendidikan diminta mengambil tindakan korektif dan memastikan praktik tersebut dihentikan.
Selain itu, Dinas Pendidikan diharapkan memastikan seluruh kebutuhan operasional dan fasilitas sekolah direncanakan melalui mekanisme pembiayaan yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk melalui pemanfaatan Dana BOS/BOSP maupun sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai jargon pendidikan gratis hanya menjadi slogan, sementara orang tua siswa masih harus menanggung berbagai pembiayaan tambahan yang tidak jelas dasar dan pertanggungjawabannya,” tegas SeOPMI HALTIM.
Menurut organisasi tersebut, akses pendidikan yang adil harus menjamin setiap siswa memperoleh hak pendidikan tanpa dibayangi beban finansial yang tidak semestinya.
SeOPMI HALTIM menegaskan akan terus mengawal persoalan ini sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi dalam memperjuangkan transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Halmahera Timur.
Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur diharapkan segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak menimbulkan beban tambahan bagi orang tua siswa serta memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai ketentuan.